BOJONEGORO||TRANSISINEWS — Ketahanan energi di Kabupaten Bojonegoro dinilai tidak cukup hanya mengandalkan tingginya tingkat produksi minyak dan gas bumi (migas).
Pemerintah daerah didesak untuk memperkuat strategi melalui diversifikasi sumber energi, efisiensi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta optimalisasi sistem distribusi hingga tingkat konsumen.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Akademisi sekaligus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro (Unigoro), Fahrizal Taufiqqurrachman, SE., MSE., Senin (26/10/2026).
Fahrizal menilai, status Bojonegoro sebagai daerah penghasil migas utama belum tentu menjamin ketersediaan dan keandalan pasokan BBM di tingkat tapak secara otomatis.
Pasalnya, ketersediaan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih sangat bergantung pada proses pengolahan, alokasi kuota, serta kelancaran mata rantai distribusi.
”Tantangan ketahanan energi daerah tidak hanya terletak pada kemampuan menghasilkan energi, tetapi juga memastikan ketersediaannya tetap terjaga, terjangkau bagi masyarakat, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah,” ujar Fahrizal.
Ia mencontohkan fenomena antrean solar yang sempat terjadi di sejumlah SPBU Bojonegoro pada November 2025 akibat penyesuaian mekanisme pengiriman berbasis kuota.
Walaupun pada Oktober 2026 koordinasi pengawasan stok terus diperketat bersama Pertamina dan pengelola SPBU, langkah preventif jangka panjang tetap mutlak diperlukan.
Lebih lanjut, Fahrizal menyoroti efektivitas pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas Kabupaten Bojonegoro yang mencapai Rp1,94 triliun pada tahun 2025.
Menurutnya, besarnya pendapatan daerah dari sektor migas harus terkonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kota Ledre.
”Keberhasilan daerah penghasil migas bukan hanya diukur dari seberapa banyak energi yang dihasilkan, tetapi dari seberapa besar kekayaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin keberlanjutan ekonomi setelah cadangan migas menurun,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar terus mengalokasikan anggaran DBH migas secara strategis pada sektor-sektor fundamental, seperti peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, penciptaan lapangan kerja lokal, serta program pelestarian lingkungan hidup di sekitar kawasan terdampak eksplorasi.(sy/*)
