BOJONEGORO||TRANSISINEWS — Di tengah suasana khidmat peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat perjuangan para pendahulu bangsa kembali dikenang.
Dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga menjaga kedaulatan dan membangun negeri, perjalanan panjang Indonesia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan sekadar perayaan, melainkan amanah yang harus terus dijaga dan diisi dengan kerja nyata.
Semangat tersebut turut mewarnai Rapat Istimewa DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna istimewa ini dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro H. Abdullah Umar dan dihadiri seluruh anggota DPRD, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, Forkopimda, Sekda, Staff Ahli, Asda, Kepala OPD, Camat, Dir. BUMD, dan undangan lainnya.
Rapat istimewa yang berlangsung menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI itu menjadi momentum bagi jajaran legislatif dan pemerintah daerah untuk kembali meneguhkan semangat kebangsaan, sekaligus menyimak arah kebijakan dan pesan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia.
Rapat diawali dengan upacara pembukaan, menyayikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan cipta bersama untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, pidato pengantar Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani, serta penayangan video capaian kepemimpinan Presiden RI.
Dengan mengikuti live streaming para Pimpinan DPRD dan Anggota, Serta Forkopimda Bojonegoro mendengarkan pidato dengan penuh khidmat dan penuh haru mengenang perjuangan para pahlawan.
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan, atau rata-rata satu kebijakan setiap lima hari.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang selama bertahun-tahun dinilai kompleks.
Sejumlah capaian yang disampaikan meliputi swasembada delapan komoditas pangan, penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, serta terwujudnya swasembada solar melalui biodiesel B50.
“Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan berhasil menghemat devisa sekitar Rp170 triliun,” ungkapnya.
Presiden juga menyoroti program pembangunan dan pelayanan publik, di antaranya pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah, serta layanan Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau sekitar 108 juta orang.
Di sektor BUMN, pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran.
“Dari 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usaha yang ditemukan saat pembentukan Danantara, sebanyak 290 BUMN telah ditutup, dengan target jumlah BUMN paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026,” tambahnya.
Perampingan tersebut disebut mampu menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun.
Presiden juga menyampaikan peningkatan kinerja sejumlah BUMN. Pada semester pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, Pupuk Indonesia 252,8 persen, Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen. Laba BUMN pada 2025 tercatat Rp326 triliun, sementara dividen BUMN mencapai Rp142,3 triliun.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi dan industrialisasi melalui Danantara, termasuk sejumlah proyek pengolahan sumber daya alam yang diharapkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.
Selain itu, pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah mencapai sekitar USD14 miliar dari tiga komoditas strategis sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut bukan untuk mengejar pencapaian dalam satu masa jabatan, melainkan membangun fondasi bagi masa depan bangsa.
“Pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, termasuk kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja, korupsi, pertambangan ilegal, dan penyelundupan,” tegasnya.
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menerjemahkan berbagai kebijakan nasional ke tingkat daerah.
Semangat pembangunan yang disampaikan Presiden diharapkan semakin mendorong Pemkab Bojonegoro untuk menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan perekonomian daerah, serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, Bojonegoro diharapkan mampu terus mengambil bagian dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(sy)
