BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengumumkan terobosan strategis di bidang pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan.
Dalam upaya mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul serta memperkuat infrastruktur medis daerah, Pemkab Bojonegoro berencana menggandeng Universitas Brawijaya (UB) Malang untuk menghadirkan Program Studi Fakultas Kedokteran di Bojonegoro.
Rencana besar ini disampaikan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam gelaran Media Gathering 2026 bertajuk “Komunikasi Publik yang Adaptif di Era Digital: Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah” yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Rabu malam (22/07/2026).
Acara ini dihadiri jajaran Asisten I, II, dan III Setda, Kepala Dinkominfo Bojonegoro Arif Afandy, Direktur RSUD dr. Sosodoro Djatikoesoemo, para direktur BUMD, kepala OPD, serta puluhan jurnalis dari media cetak, elektronik, televisi, hingga media siber.
Berbagai organisasi pers hadir memenuhi undangan, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Komunitas Wartawan Indonesia (KWI), serta beragam komunitas wartawan lokal.
Bupati Setyo Wahono mengungkapkan bahwa penjajakan kerja sama ini berawal dari komunikasi dan langkah awal yang telah dirintis oleh Wakil Bupati Nurul Azizah bersama pihak Universitas Brawijaya.
Ia menegaskan bahwa masuknya program studi kedokteran dari PTN ternama tersebut bukan untuk menyaingi kampus-kampus yang sudah berdiri di Bojonegoro, melainkan mengisi kekosongan disiplin ilmu kesehatan yang sangat dibutuhkan daerah.
”Saya tidak ingin mencarikan pesaing untuk universitas yang sudah ada di Bojonegoro. Oleh karena itu saya menggandeng Universitas Brawijaya untuk menghadirkan Program Studi Fakultas Kedokteran,” tegas Setyo Wahono di hadapan seluruh undangan.
Langkah ini diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang guna mencetak dokter umum hingga dokter spesialis asli daerah.
Bupati menyoroti realitas bahwa selama ini warga Bojonegoro kerap harus dirujuk ke luar daerah untuk penanganan medis tingkat lanjut.
”Harapan kami ke depan Bojonegoro memiliki SDM yang tinggi dengan dokter-dokter spesialis. Kalau ada pasien patah tulang pasti larinya ke Solo. Kalau sakit jantung larinya ke Surabaya. Harapan kami ke depan Bojonegoro menjadi kota tujuan pelayanan kesehatan seperti itu,” terangnya.
Optimisme tersebut didukung oleh kesiapan RSUD dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang terus memperlengkap alat medis modern, termasuk untuk penanganan penyakit jantung.
Kualitas fasilitas dan layanan rumah sakit daerah ini bahkan mulai diminati warga dari kabupaten tetangga.
”Kemarin ada warga Tuban yang mengalami sakit jantung dan berobat ke RSUD Sosodoro. Ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan kita mulai dipercaya. Ke depan harapan kami Bojonegoro benar-benar menjadi kota tujuan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Setyo Wahono.
Selain memaparkan agenda prioritas kesehatan dan pendidikan, Bupati Setyo Wahono menguraikan arah transformasi tata kelola pemerintahan menuju Data Driven Government—yakni perumusan setiap kebijakan daerah yang wajib berbasis data akurat dan valid agar tepat sasaran. Ia juga menyinggung pekerjaan rumah Pemkab di sektor pariwisata, yang akan terus diintegrasikan dengan pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, serta investasi daerah guna menciptakan lapangan kerja baru.
Untuk mengawal seluruh agenda pembangunan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya kemitraan strategis dan komunikasi dua arah bersama insan pers di era digital. Pihaknya menginstruksikan seluruh Kepala OPD agar menjadikan pers sebagai mitra dialog dan terbuka memberikan klarifikasi berbasis data.
”Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan media untuk menyampaikan program-program pembangunan, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Mari kita bangun komunikasi yang adaptif dan solutif. Dengan sinergitas yang kita bangun, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin baik,” paparnya.
Setyo Wahono menambahkan, pemerintah daerah ingin membangun ruang komunikasi yang jujur dan interaktif, bukan sekadar penyebaran rilis satu arah. Ia juga meminta para pejabat di lingkungannya untuk responsif dan bijak menyikapi kritik masyarakat melalui media.
”Kami selaku pimpinan daerah sudah memberikan arahan kepada seluruh kepala OPD bahwa rekan-rekan media adalah sahabat dan mitra kita. Oleh karenanya agar menjawab sesuai kemampuan apabila ada pertanyaan dari media. Sebab jika informasi yang disampaikan itu tidak benar pasti ada konsekuensinya. Berikan informasi yang berbasis data dan apa adanya kepada masyarakat, karena media harus mampu memberikan edukasi yang sebaik-baiknya,” imbaunya.
”Pemerintah tidak boleh antikritik. Justru kritik yang disampaikan secara benar dan bertanggung jawab menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Kami berharap sebisa mungkin apa yang ditanyakan teman-teman media dapat kami jawab. Yang kami harapkan adalah komunikasi dua arah, bukan sekadar mengirim tautan berita tanpa pertanyaan,” lanjutnya menegaskan.
Dinkominfo Tekankan Peran Pers Tangkal Hoaks
Sejalan dengan arahan Bupati, Kepala Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro, Arif Afandy, menyampaikan apresiasi atas kontribusi insan pers dalam mengawal program-program Pemkab Bojonegoro. Menurutnya, kerja sama yang solid antara pemerintah dan pers sangat krusial dalam menjaga kondusivitas arus informasi di era digital.
”Sinergi dengan media ini penting untuk menangkal hoaks, membangun narasi positif pembangunan, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih atas kehadiran dan kepedulian rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan media gathering yang diselenggarakan Pemkab Bojonegoro,” tutur Arif Afandy.
Komitmen Pemkab Bojonegoro dalam membenahi sektor kesehatan dan pendidikan tinggi bergerak seiring dengan penguatan keterbukaan publik. Dengan merangkul insan pers sebagai mitra strategis yang independen, pemerintah daerah optimistis mampu membangun ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan adaptif. Kolaborasi yang berlandaskan data dan transparansi ini menjadi kunci utama dalam merawat public trust, memastikan setiap pijakan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
