BOJONEGORO||TRANSISINEWS- Dalam suasana yang hangat dan penuh dialog, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulah Umar, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025 Dapil II (Kanor, Baureno, dan Kepohbaru) di kediamannya di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, pada Sabtu (22/11).
Kegiatan ini dihadiri masyarakat dan konstituennya dari berbagai desa dan masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi juga persoalan yang sedang terjadi.
Abdulah Umar menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Bojonegoro melaksanakan reses tiga kali dalam setahun sebagai sarana bagi anggota dewan untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
“Kegiatan reses merupakan momentum penting untuk melaporkan capaian kerja dewan sekaligus menyerap masukan masyarakat yang nantinya akan dibahas dalam rapat dan diteruskan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Abdulah Umar juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dihimpun dan diperjuangkan dalam proses penganggaran maupun perencanaan pembangunan agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses penganggaran dan perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Warga dari Kecamatan Kanor menyampaikan kondisi desa mereka yang kerap terdampak banjir saat musim hujan akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo.
“Kami berharap pemerintah melakukan normalisasi Sungai Mekuris serta pembangunan krib agar aliran air dapat mengalir dengan lancar dan tidak kembali menggenangi permukiman,” ucapnya.
Selain itu, warga Desa Pilang juga meminta perbaikan saluran irigasi yang sudah lama mengalami kerusakan dan berdampak pada lahan pertanian.
Dalam hal tersebut, Abdulah Umar langsung menanggapi aspirasi dengan menyatakan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti dan memperbaiki saluran irigasi yang rusak.
Abdulah Umar juga memaparkan perkembangan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, termasuk pemberdayaan peternak ayam petelur melalui program GAYATRI, pendampingan usaha melalui program Kolega, serta peningkatan kesejahteraan keluarga melalui budidaya domba.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi program-program tersebut mengingat tingginya APBD Bojonegoro belum sepenuhnya sebanding dengan penurunan angka kemiskinan.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ini juga menyebutkan bahwa Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) akan tetap disalurkan dengan jadwal realisasi pada bulan September, November, hingga Desember.
“Tahun ini, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran BKKD sebesar Rp 757 miliar untuk 430 desa, yang menurutnya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di tingkat desa,” jelasnya.
Kegiatan reses berlangsung lancar dan penuh dialog. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti agar pembangunan di Bojonegoro semakin merata dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.(sy)
