BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Komisi A DPRD Bojonegoro kembali menggelar rapat kerja dengan beberapa OPD terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat, 14 November 2025.
Rapat ini membahas rancangan peraturan daerah atas pendapatan dan belanja daerah, serta transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Lasmiran dan diikuti seluruh anggota berjalan dengan baik dengan suasana yang kondusif dan produktif, sehingga memungkinkan diskusi yang terbuka dan konstruktif mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Kepala PLH Satpol PP, Arif Nanang, menerangkan bahwa anggaran Satpol PP pada KUA PPAS kemarin adalah sekitar 33,6 miliar rupiah.
Namun, karena adanya penyesuaian, anggaran tersebut dikurangi TPP sebesar 25% dan belanja pegawai dikurangi menjadi 14%.
“Pengurangan anggaran Satpol PP ini dapat dijelaskan sebagai berikut: belanja pegawai yang tadinya 25 miliar rupiah, mengalami penyusutan TPP sebesar 25%, sehingga menjadi 22 miliar rupiah, atau berkurang sekitar 3,2 miliar rupiah,” jelasnya.
Kemudian, untuk belanja barang dan jasa, ada penyesuaian pengurangan sebesar 18%, sehingga anggaran untuk pakaian dinas dan APD juga mengalami pengurangan.
“Pengurangan anggaran juga dilakukan pada kegiatan seperti perjalanan dinas, makan minum, honorarium, dan lain-lain. Bahkan, beberapa kegiatan ada yang dihilangkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran,” tuturnya.
Plh Kasatpol PP ini juga menjelaskan, belanja hibah untuk Kodim dan Polres juga mengalami pengurangan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran.
“Hibah untuk Kodim yang tadinya 1,2 miliar rupiah, kini menjadi 1 miliar rupiah, berkurang sekitar 200 juta rupiah,” terangnya.
“Sedangkan hibah untuk Polres yang tadinya 3 miliar rupiah, kini menjadi 2 miliar rupiah, berkurang 1 miliar rupiah,” tambahnya.
Serapan anggaran Satpol PP hingga 13 November 2025 sekitar 55,8% atau sebesar 20,6 miliar rupiah dari total anggaran 37 miliar rupiah.
Sekretaris Komisi A menanyakan tentang anggaran Linmas di desa-desa, mengingat Linmas semakin sering membantu mengatur lalu lintas di perkotaan maupun pedesaan.
Arif Nanang menjawab bahwa Satpol PP memang membawahi Linmas, dan fungsi mereka tidak hanya pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan Perda, tetapi juga pembinaan terhadap Linmas.
Terkait dengan itu, Arif Nanang menjelaskan bahwa saat ia masih menjabat Kasatpol PP, mereka menggagas agar Linmas masuk ke BKKD, bantuan khusus keuangan desa.
Sehingga, setiap desa atau kelurahan memiliki Linmas sekitar satu pleton lebih, dengan minimal dua orang digilir setiap hari untuk melaksanakan kegiatan, dan setelah itu akan di-SPJ-kan operasionalnya.
“Insya Allah, pada tahun 2026, anggaran untuk Linmas sudah teranggarkan melalui BPKAD dan bantuan keuangan khusus desa,” ungkapnya.
Linmas Kabupaten Bojonegoro sendiri baru-baru ini mendapatkan penghargaan di tingkat Jawa Timur, yaitu juara empat dalam patroli Linmas di Kelurahan Kepatihan.
“Linmas sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan,” kata Arif Nanang.
Satpol PP berkomitmen untuk meningkatkan siskamling melalui Linmas, agar menghidupkan kembali pos ronda-ronda yang ada di desa maupun di kelurahan masing-masing.
Ke depan, Satpol PP akan berkoordinasi dengan PMD untuk mengaktifkan kembali pos ronda dan meningkatkan keamanan di tingkat desa dan kelurahan, serta melakukan pembinaan Linmas secara berkelanjutan.(sy)
