BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Bojonegoro ternyata belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Dari total 430 koperasi yang telah terbentuk, sebagian besar baru memiliki pengurus dan pengawas, namun belum bergerak aktif merekrut anggota masyarakat desa.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
KDMP dirancang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, sebagai wadah pemberdayaan dan distribusi subsidi agar tidak lagi dimakan oleh praktik rente kapitalis yang selama ini mencengkram ekonomi pedesaan.
Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa tantangan. Banyak desa masih ragu melangkah karena adanya kekhawatiran terkait Dana Desa (DD) yang disebut-sebut menjadi jaminan 30 persen modal koperasi.
Berdasarkan regulasi, KDMP dapat memperoleh pinjaman hingga Rp3 miliar dari Bank Himbara dengan bunga hanya 6 persen per tahun dan tenor maksimal 6 tahun.
Pinjaman ini dapat digunakan untuk membiayai operasional koperasi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan bagi masyarakat desa.
Namun, tanpa pengelolaan profesional dan dukungan lapangan yang kuat, program ini berisiko hanya menjadi “program di atas kertas”.
Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi luas dan berdampak besar bagi masyarakat desa. Mulai dari pemberdayaan ekonomi lokal lewat akses permodalan murah, penghubung antara produk desa dan pasar, hingga menjadi pusat pelatihan sumber daya manusia dan pembangun kohesi sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, koperasi juga bisa membantu pembangunan infrastruktur desa, seperti fasilitas ibadah, gudang penyimpanan hasil panen, hingga transportasi niaga.
Jumlah penduduk Bojonegoro diproyeksikan mencapai 1,33 juta jiwa pada tahun 2025. Angka pengangguran di Bojonegoro pada tahun 2024 adalah sekitar 4,42 persen dari total angkatan kerja, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang sebesar 4,19 persen.
Rinciannya, pada tahun 2021 terdapat 35.057 orang pengangguran, tahun 2022 sebanyak 34.414 orang, dan tahun 2023 sebanyak 36.411 orang.
Jika koperasi tidak segera bergerak, peluang menciptakan lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi desa akan terlewatkan begitu saja.
Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyalurkan Rp200 triliun ke lima bank Himbara, yaitu Bank Mandiri sebesar Rp55 triliun, BRI sebesar Rp55 triliun, BNI sebesar Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun.
Dana ini bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Bank Indonesia, dengan misi besar untuk mendorong kredit produktif dan memperkuat ekonomi nasional.
Ketua DPC Projo Bojonegoro Mustakim mengatakan bahwa tanpa sinergi di tingkat desa, terutama dalam implementasi Koperasi Merah Putih, dana sebesar itu bisa kehilangan daya ungkitnya di akar rumput.
“Berbisnis memang tidak cukup satu atau dua tahun. Tapi dengan Koperasi Desa Merah Putih, kita bisa menyelamatkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan melawan rente kapitalis yang melemahkan daerah,” katanya. Jum’at (10/10/2025).
Dalam rangka meningkatkan efektivitas KDMP, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa tentang bagaimana mengelola koperasi dengan baik.
“Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa KDMP berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,” tambah Ketua DPC Projo Bojonegoro ini.
Dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan yang kuat, KDMP dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi angka pengangguran di Bojonegoro.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan efektif.(red)
