BOJONEGORO||TRANSISINEWS- Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro untuk membahas Program Percepatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.
Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program kemiskinan yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C Ahmad Supriyanto, dan didampingi Wakil Ketua Muhammad Rozi, serta dihadiri anggota Komisi C. Dan dihadiri Kepala Bapenda Bojonegoro Ahmad Gunawan, serta perwakilan dari BPS Bojonegoro.
Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro masih jauh dari harapan. Berdasarkan data BPS, tingkat penurunan kemiskinan setiap tahun hanya sekitar 0,2 poin, meskipun alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp1,6 triliun yang tersebar di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita tidak bisa terus-menerus melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kita perlu kebijakan revolusioner dan sinergi lintas sektor untuk mengatasi kemiskinan di Bojonegoro,” tegas Ahmad Supriyanto saat rapat Komisi C DPRD Bojonegoro, Rabu (08/10/2025).
Anggota Komisi C, Mochlasin Affan, menyoroti absennya Ketua TKPKD dalam rapat penting tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran itu mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
“Kita butuh program yang revolusioner, yang memberi lompatan nyata, bukan sekedar pelatihan atau bantuan formalitas yang hasilnya tak terasa,” ujarnya.
Sementara itu, Siti Robi’ah, anggota Komisi C lainnya, menekankan pentingnya pemanfaatan bonus demografi untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM).
“Kita sedang berada di masa bonus demografi. Ini harus jadi momentum membangun SDM unggul, bukan sekedar angka statistik,” ujarnya.
Dalam hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Ahmad Gunawan, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyesuaian pasca perubahan APBD.
“Kami masih berproses memastikan angka final pasca perubahan anggaran. Nanti data lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis kepada DPRD,” ujarnya.
Lanjutnya ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua TKPKD karena tengah melakukan koordinasi dengan tim internal pemerintah daerah terkait program kemiskinan.
Perwakilan BPS Bojonegoro menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan dilakukan berdasarkan indikator nasional, termasuk pengeluaran per kapita, konsumsi pangan, dan kebutuhan nonpangan.
“Kemiskinan itu tidak hanya soal pendapatan, tapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, kami perlu sinkronisasi dengan data lapangan agar kebijakan daerah tidak salah sasaran,” jelasnya.
Rapat ditutup dengan beberapa poin kesimpulan, yaitu:
– Penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro masih stagnan, hanya 0,2 poin per tahun.
– Perlu kebijakan revolusioner dan sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan.
– Pemkab diminta meningkatkan transparansi dan kehadiran pimpinan TKPKD pada rapat-rapat strategis.
– Optimalisasi SDM melalui pelatihan dan pemberdayaan produktif menjadi prioritas agar bantuan tidak berhenti di tataran konsumtif.
– DPRD akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan anggaran kemiskinan yang tersebar di berbagai OPD.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.(sy)
