“Kami perlu mengklarifikasi bahwa tidak ada yang namanya tender fiktif. Semua paket pekerjaan memiliki dokumen pendukung, lokasi yang jelas, dan anggaran yang terukur. Jika ada penyedia yang kemudian protes, kami pikir itu mereka kurang paham mekanisme,” ujarnya, Sabtu 24 Januari 2026.
Plt Kadis PUPR berharap masyarakat dan pihak-pihak terkait tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia menyatakan pintu Dinas PUPR selalu terbuka untuk koordinasi dan konfirmasi data agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah publik.
“Fokus kami adalah percepatan pembangunan infrastruktur di Sorong Selatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Kami bekerja berdasarkan aturan, dan setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
