BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mengimplementasikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 sesuai rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Fokus utama di tahun 2026 ini adalah konsolidasi sistemik bagi lembaga dan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Berdasarkan laporan resmi KPK pada pelaksanaan SPI tahun ke-7, skor SPI untuk Kabupaten Bojonegoro di tahun 2025 tercatat sebesar 72,15. Capaian ini menempatkan Bojonegoro pada kategori rentan, selaras dengan masih ditemukannya beberapa faktor risiko.
Inspektur Bojonegoro Achmad Gunawan, melalui Irban Pencegahan Tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi, menjelaskan bahwa hasil SPI KPK ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga.
Survei tersebut bermanfaat untuk memetakan risiko korupsi, mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan korupsi, serta mendorong perbaikan tata kelola dan pelayanan publik pada suatu instansi.
Secara umum, tindak lanjut hasil survei ini difokuskan pada empat area utama, yaitu pemetaan risiko korupsi, perbaikan tata kelola di lembaga ataupun pemerintah daerah, peningkatan kepercayaan publik, serta penguatan sarana partisipasi publik sebagai tindak lanjut survei.
