”Polres harus melakukan verifikasi ketat dan tidak asal merangkul mitra yang kredibilitasnya diragukan. Kedekatan institusi kepolisian dengan mitra harus diukur dari profesionalisme, kapasitas intelektual, dan rekam jejak moral yang bersih, bukan atas dasar asas manfaat jangka pendek,” tambah Mamang.
Sikap kritis serupa dilontarkan oleh Sekretaris MCS, Yevie Dridaryanto, SE. Dari sudut pandang psikologi massa, Yevie menilai fungsi preventif hingga penegakan hukum yang dijalankan Polres Sampang masih menyisakan catatan minor dan gagal memberikan rasa aman yang paripurna bagi masyarakat lapis bawah.
Guna memulihkan kepercayaan publik (public trust), Yevie mendesak jajaran Polres Sampang untuk turun dari menara gading kekuasaan dan memaksimalkan tugas pokok fungsi (tupoksi) kepolisian secara rill di lapangan.
Langkah konkret yang dituntut meliputi intensifikasi patroli keamanan harian, pemberantasan pekat (penyakit masyarakat), hingga keterbukaan informasi dalam proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang selama ini dinilai cenderung eksklusif dan memicu spekulasi liar.
”Langkah berani dan transparan ini mutlak diperlukan untuk membongkar tembok ketakutan yang selama ini membelenggu masyarakat,” ujar Yevie Dridaryanto.
Ia mengingatkan bahwa sebagai pelayan publik yang digaji oleh uang rakyat, Polres Sampang berkewajiban melakukan pembenahan internal secara total.
Upaya radikal ini dinilai mendesak demi mengikis stigma negatif serta kesan intimidatif yang selama ini telanjur melekat di tengah masyarakat umum.
Momentum emas sewindu usia Bhayangkara ini harus dijadikan tamparan keras sekaligus bahan introspeksi mendalam bagi Polres Sampang.
Publik kini menunggu langkah nyata korps kepolisian daerah untuk bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang profesional, transparan, berintegritas, serta mampu menjadi benteng kokoh bagi tegaknya kebebasan pers dan pilar demokrasi di Bumi Bahari.(tss)
