,**Adapun alasan pengajuan permohonan praperadilan ini adalah karena Kapolres Teluk Wondama telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara pidana penganiayaan yang dialami klien saya di pelabuhan laut Kuri Pasai, Wasior pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015. Penganiayaan mana diduga dilakukan oleh 3 (tiga) tersangka yaitu Marlina Vollen Nunaki (MVN), Fony Kewere (FK) dan Johana Hulda Arumisore (JHA) secara bersama- sama sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 KUH Pidana Jo Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. Pungkasnya
Langkah Kapolres Teluk Wondama dengan menghentikan penyidikan terhadap Laporan klien saya dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPPP/01/II/2016/Reskrim, tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/01/II/2016/Reskrim, tanggal 29 Februari 2016 adalah tidak sah menurut hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Sehingga kami (klien saya Athy Suryadi Yomaki) telah mengajukan Permohonan praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Manokwari Kelas I B, guna memperoleh putusan hakim Yang Adil dan sekaligus dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di Tanah Papua secara umum dan Provinsi Papua Barat serta Kabupaten Teluk Wondama secara khusus. Jelas Warinussy
Pada sidang akhir nanti Senin (5/8) kami sangat berharap Hakim Tunggal Praperadilan Cornelia Awi, SH, MH dapat mempertimbangkan dan membuat putusan yang adil berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Jadi apabila penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak memenuhi ketiga syarat yang diatur tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan dihentikan demi hukum, maka proses penerbitan SP3 dianggap tidak sah, sehingga praperadilan menjadi ruang untuk membatalkan nya. Tutup Warinussy
