1. Menolak kenaikan PPN persen.
2. Meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen melalui PERBUP.
3. Mendesak DPRD Jombang untuk segera mengambil sikap.
Ketua PC PMII Jombang, Asrorudin mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen, ini akan berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“Meskipun kita ketahui, meski secara undang-undang ini sudah berlaku, tetapi mekanisme pembatalan diatur melalui Perbub. Oleh karena itu, kami meminta DPRD Jombang menyampaikan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan PPN 12 persen ini,”jelasnya.
Asrorudin menyebut sebenarnya di undang undang ini tidak ada Klasifikasi dan ini yang mengkhawatirkan.
“Jadi efek dari domino ini, bisa berdampak langsung kepada masyarakat bawah nantinya,”tambahnya.
Untuk mengawal tuntutan penolakan kenaikan PPN 12 persen agar dipenuhi, DPRD sudah sepakat dan tuntutannya sudah diterima.
“Tuntutan kami akan disampaikan tanggal 3 Januari langsung ke Jakarta dan kalau tidak, maka kita akan turun aksi unjukrasa lagi,”tegas Asrorudin.
Dikatakan Asrorudin, bahwa keseriusan turun jalan sudah terlihat seperti kajian sudah matang dan keseriusannya pun sudah matang.
“Kita akan tunggu keseriusan anggota dewan, jadi pengawalan kita harus maksimal,”ujarnya.(red/rbc)
