BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Ratusan hingga ribuan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026).
Massa yang datang menggunakan puluhan truk dan kendaraan minibus tersebut menyuarakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sambil membentangkan spanduk dan poster tuntutan, massa menyerukan agar pemerintah tetap melanjutkan program nasional ini.
MBG dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam orasinya, koordinator aksi menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Oleh karena itu, berbagai kendala teknis yang muncul dalam pelaksanaannya tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program tersebut.
“Selamatkan Masa Depan Bangsa: Lanjutkan Program MBG, Bersihkan Program MBG dari Koruptor, dan Evaluasi Tata Kelola,” seru koordinator aksi di hadapan peserta demonstrasi.
Menurutnya, pemerintah harus fokus melakukan pengawasan dan pembenahan tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Program MBG dianggap memegang peran krusial dalam menekan angka malnutrisi serta stunting yang masih menjadi tantangan di daerah.
Dalam aksi damai itu, para peserta menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mereka meminta Program MBG tetap dilanjutkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat rentan dan masa depan generasi muda Indonesia.
Kedua, mereka mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, untuk mengusut tuntas segala bentuk dugaan penyimpangan maupun korupsi dalam pengelolaan program.
Massa menegaskan bahwa program kesejahteraan rakyat harus terbebas dari praktik korupsi dan kepentingan pribadi.
Ketiga, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG.
Mulai dari rantai pasok bahan pangan, operasional dapur penyedia makanan atau SPPG, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan harus diaudit secara komprehensif.
Keempat, mereka meminta adanya keterlibatan publik dalam pengawasan program.
Masyarakat, akademisi, ahli gizi, dan mahasiswa dinilai perlu dilibatkan untuk memastikan distribusi makanan dan kualitas menu sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Bojonegoro, Mitroatin, menyatakan siap memfasilitasi aspirasi para peserta aksi untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat bawah.
“Dengan adanya MBG, perekonomian rakyat bisa berputar. Karena bapak, ibu, dan saudara-saudara kita bisa bekerja di SPPG,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh para peserta aksi.
Setelah mendapatkan komitmen dari pihak DPRD Bojonegoro, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib dan kembali ke daerah masing-masing. (red)
