BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kembali memunculkan sejumlah catatan kritis.
Kali ini, Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) memberikan sorotan tajam terhadap realisasi belanja modal yang minim, tata kelola fasilitas kesehatan, hingga penanganan banjir perkotaan.
Pendapat akhir fraksi tersebut dibacakan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Golkar, M. Anis Musthafa, dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Bojonegoro, Selasa (7/7/2026).
Meski memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi menohok, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Langkah ini diambil setelah mengapresiasi capaian Pemkab Bojonegoro yang melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya.
”Namun, realisasi belanja daerah yang berada di kisaran 81,50 persen, rendahnya realisasi belanja modal, bansos, subsidi, serta masih besarnya SILPA menunjukkan kualitas perencanaan dan efektivitas penyerapan anggaran masih perlu ditingkatkan,” ujar M. Anis Musthafa saat membacakan pandangan fraksi.
Dalam rincian rekomendasi strategisnya, Fraksi Golkar menyoroti secara khusus persoalan manajerial di sektor kesehatan dan pelayanan publik.
Golkar mendesak adanya perombakan kepemimpinan di rumah sakit daerah guna mengatasi keruwetan birokrasi internal.
”Melihat kompleksitas persoalan di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, dibutuhkan strong leader untuk menata ribuan SDM yang ada. Perlu dipertimbangkan untuk mengisi posisi top leader di RS tersebut dari kalangan swasta yang profesional,” tegas Anis.
Selain RSUD Sosodoro, Golkar juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) segera memfungsikan gedung yang direncanakan sebagai Rumah Sakit Onkologi di Kalitidu melalui kajian mendalam.
Dinkes juga disarankan melimpahkan proyek fisik infrastruktur ke OPD teknis agar bisa sepenuhnya fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Golkar meminta Dinas Pendidikan mempermudah persyaratan program beasiswa agar aksesnya lebih luas dijangkau masyarakat kecil, serta mendesak kepastian regulasi kesejahteraan bagi tenaga pendidik Non-ASN.
Tidak hanya sektor pelayanan dasar, Fraksi Golkar juga melemparkan kritik terkait masalah tata kota.
Pemkab Bojonegoro disarankan segera menyusun prototype denah perkotaan yang komprehensif sebagai solusi konkret mengatasi banjir tahunan yang kerap melanda wilayah pusat kota.
Menutup pembacaan rekomendasi yang ditandatangani oleh dirinya selaku Ketua Fraksi dan Annafiy Aisya Sahila selaku Sekretaris Fraksi, Anis mengingatkan Bupati Setyo Wahono beserta jajaran eksekutif untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran.
”Pemerintah daerah harus menekan besaran SILPA secara bertahap. Percepat proses lelang sejak awal tahun, khususnya untuk belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.(sy)
