Ini adalah pilihan- pilihan untuk penegakan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama para korban, keluarganya dan warga negara Indonesia di Tanah Papua secara umum. Kesemua masalah dengan model pemecahan atau jalan keluarnya sesungguhnya sudah diatur secara implisit di dalam kerangka Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.” Jelas Warinussy.
Persoalannya apakah terdapat kemauan politik dari Pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengimplementasikan amanat penderitaan rakyat di Tanah Papua.
Sebagai Juru Bicara (Jubir) JDP, saya bersama JDP senantiasa mendorong para pihak yang terlibat konflik sosial politik berkepanjang di Tanah Papua secara Arif dan bijaksana. Penting dipertimbangkan kembali bahwa konflik bersenjata yang telah berlangsung antara negara yang direpresentasikan dengan TNI dan Polri di satu pihak. Dengan TPNPB dan OPM tak pernah berhasil menginisiasi upaya perdamaian yang permanen.
Karenanya JDP mendorong dan sekaligus mengusulkan agar segera diupayakan terjadi dialog damai diantara para pihak yang terlibat konflik bersenjata selama lebih dari 50 tahun terakhir ini. JDP sangat yakin bahwa dialog damai akan menjadi alat utama dan penting dalam menyudahi konflik bersenjata di atas Tanah Papua. Karena konflik bersenjata tersebut selama lebih dari 50 tahun tersebut senantiasa menempatkan rakyat sipil sebagai korban. Ujar Warinussy
