“Jelasnya hal ini, turut mempengaruhi kelancaran proses penegakan hukum, khususnya kasus- kasus tindak pidana korupsi. Saat ini Kejari Manokwari tengah menangani kasus dugaan Tipidkor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari terkait pengadaan pakaian seragam Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2020.
Kejari Manokwari juga diberi tugas menangani persidangan perkara dugaan Tipidkor Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Beban Kerja PNS dang anggaran Tunjangan Khusus Daerah (TKD) Provinsi Papua Barat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran (TA) 2023. Dalam hal ini, saya melihat saudara Jaksa Hasrul, SH harus dibantu beberapa Kepala Seksi lain di lingkungan Kejari Manokwari dan Jaksa dari Kejari Papua Barat. Jelasnya
Sehingga melakukan kesempatan ini, saya mendesak Kajati Papua Barat Muhammad Syarifuddin, SH, MH dan Kajati Manokwari Teguh Suhendro, SH, M.Hum agar segera menempatkan minimal 1 (satu) sampai 2 (dua) orang Jaksa Fungsional Pidana Khusus untuk membantu tugas- tugas penegakan hukum di lingkungan Kejari Manokwari.
Saya kira ada terdapat beberapa orang Jaksa Putra Putri Papua Asli yang telah memiliki kapasitas dan pengalaman dalam menyidik perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dapat didayagunakan untuk membantu keterbatasan tenaga penyidik pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manokwari yang dapat difungsikan segera.”pungkasnya
