Ali mempertanyakan bagaimana mungkin seorang dosen bisa melakukan riset ilmiah yang mendalam dan mengajar secara optimal, jika di saat yang sama konsentrasi mereka terpecah memikirkan pemenuhan kebutuhan pangan dan hajat dasar rumah tangga.
Oleh sebab itu, ADI menuntut reformasi tata kelola pendidikan tinggi yang lebih berpihak pada nasib para pengajar.
Lebih lanjut, Firdaus membeberkan data komparatif yang menunjukkan potret buram dunia akademik tanah air.
Di tingkat Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menempati posisi paling buncit dalam hal pemenuhan standar upah dan kesejahteraan dosen.
Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata pendapatan riil dosen di Indonesia hanya berada di kisaran Rp3,36 juta per bulan.
Angka ini dinilai sangat jauh dari kata layak dan tertinggal telak dari negara-negara tetangga yang menempatkan profesi dosen sebagai aset berharga negara dengan kompensasi yang tinggi.
Sebagai salah satu konstituen Dewan Pers, SMSI memandang bahwa perjuangan ADI di Mahkamah Konstitusi mutlak harus didukung oleh semua elemen bangsa.
Sektor media siber juga memiliki kepentingan tidak langsung terhadap peningkatan kualitas akademik di kampus.
”SMSI mendukung penuh perjuangan kawan-kawan ADI di MK untuk mencetak standar upah yang memanusiakan dosen. Jika kesejahteraan dosen terjamin, iklim riset dan kualitas lulusan universitas akan meningkat pesat. Hal ini tentu linear dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan diserap oleh industri media siber SMSI di masa depan,” pungkas Firdaus.(red/*)
