BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti sejumlah catatan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi PKB, Diana Hargianti, S.E., menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Bojonegoro di Gedung DPRD, Rabu (12/11/2025).
Diana menegaskan bahwa APBD adalah instrumen penting dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, serta menjadi alat ukur kinerja pemerintah dalam membiayai pembangunan.
Namun, Fraksi PKB menyoroti bahwa pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp4,566 triliun, atau menurun sekitar Rp1,212 triliun dibandingkan tahun 2025.
“Fraksi PKB ingin tahu langkah konkret pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan PAD yang hampir setiap tahun berulang. Kami berharap target pendapatan benar-benar tercapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyoroti capaian realisasi belanja tahun 2025 yang baru mencapai 46,19 persen hingga 31 Oktober 2025, menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam sistem pelayanan dan perencanaan pembangunan.
Dalam hal pembiayaan daerah, Fraksi PKB menilai bahwa rendahnya penyerapan anggaran masih menjadi persoalan klasik.
Tahun 2026, pembiayaan daerah ditargetkan Rp1,296 triliun, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp1,809 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp512 miliar.
“Perencanaan kas yang akurat adalah kunci utama untuk meningkatkan serapan anggaran. Diperlukan koordinasi, komitmen, dan rencana kegiatan yang realistis,” tegasnya.
Fraksi PKB juga meminta agar pemerintah fokus memperbaiki mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk sekolah yang dikelola yayasan atau lembaga swasta.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan akses dan kualitas layanan publik, perbaikan infrastruktur pendidikan agar lebih layak dan merata.
Fraksi PKB merekomendasikan agar Raperda APBD 2026 dibahas lebih lanjut secara mendalam, agar hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Harapan kami, APBD 2026 menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan Bojonegoro yang Makmur dan Membanggakan,” tutupnya. (Sy)
