“Bagaimana bisa OPD dan instansi seperti Balai Jalan, Balai Sungai, dan Balai Pemukiman Prasarana Wilayah bisa memberikan proyek kepada kontraktor atau pihak ketiga yang tidak mengantongi SBUJK.
Padahal Sertifikasi badan usaha konstruksi (SBUJK) adalah sertifikat yang membuktikan bahwa perusahaan jasa konstruksi telah memenuhi standar dan kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, serta merupakan bukti pengakuan atas kemampuan dan klasifikasi perusahaan tersebut.
Dokumen ini penting untuk legalitas usaha dan wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi untuk dapat menjalankan usahanya, mengikuti proyek pemerintah, atau mengajukan pembiayaan,” ungkap salah satu anggota Gapensi yang enggan namanya ditulis.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Journal Telegraf jaringan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN), Dan Transisinews mencoba melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala BPPW Papua Barat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi di Wosi, Kecamatan Manokwari Selatan.
Namun, dua kali upaya itu dilakukan, yang pertama Kepala BPPW Papua Barat sedang berada di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sedangkan yang kedua sedang di luar kantor.
“Bapak lagi ada di kantor Balai Jalan, ada kegiatan olahraga di sana,” kata salah satu staf ya g ditemui di lobi kantor, Jumat 28 November 2025.***
