Guna mengantisipasi hal itu, Dinsos mengeklaim telah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melalui penyaluran program perlindungan sosial secara reguler.
Meski demikian, penyelesaian kemiskinan ditekankan sebagai tanggung jawab kolektif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hingga saat ini, Dinsos Bojonegoro terus melakukan klasifikasi dan pemutakhiran data terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi prioritas penerima pelayanan kelayakan publik.
Kelompok rentan yang masuk dalam klaster PMKS tersebut meliputi keluarga prasejahtera, anak terlantar, penyandang disabilitas, pengemis jalanan, lansia terlantar, serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan domestik.
Sebagai langkah mitigasi dan resolusi jangka panjang, Dinsos menawarkan beberapa opsi solusi strategis, di antaranya perumusan jaring pengaman melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan akses jaminan layanan dasar, serta penegakan prinsip kesetaraan dan inklusi.
Kuliah praktisi tersebut diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara mahasiswa Prodi Ilmu Lingkungan dengan narasumber mengenai sinkronisasi kebijakan sosial di lapangan.(red)
