SAMPANG||TRANSISINEWS – Pengurus dan anggota Media Center Sampang (MCS) menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan rencana audiensi dengan Kodim 0828 Sampang, Senin sore (11/5/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai minim transparansi.
Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos., mengungkapkan bahwa audiensi tersebut bertujuan meminta klarifikasi resmi guna menjawab keresahan masyarakat.
Munculnya berbagai pertanyaan mengenai peran TNI, khususnya Kodim 0828, dalam proyek tersebut menjadi alasan utama MCS bergerak.
Fathor Rahman, S.Sos., Selaku Ketua Media Center Sampang mengungkapkan, bahwa langkah ini diambil setelah munculnya beragam pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat mengenai keterlibatan TNI, Khususnya Komando Distrik Militer (Kodim) 0828, dalam proyek KDMP tersebut.
Selanjutnya menyoroti beberapa poin krusial, diantaranya Transparansi Anggaran dimana jumlah total anggaran dan yang terealisasi diduga tidak sesuai dan prosedur hingga Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang tertutup, serta dugaan terdapat indikasi perbedaan besaran anggaran disetiap titik pembangunan yang memicu tanda tanya publik.
Sementara Efektivitas Fungsi KDMP dari hasil data pantauan MCS hingga saat ini Gedung KDMP masih banyak yang belum dibangun, diketahui terkendala dengan faktor utama lahan Desa.
“Kami menilai perlu adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama mengenai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan KDMP ini,” tegas Ketua MCS.
Meski surat permohonan audiensi bernomor 18/PMCS/5/2026 telah dikirimkan pada 8 Mei 2026, pihak Kodim 0828 Sampang menyatakan belum bisa menerima kunjungan MCS dalam waktu dekat.
Melalui surat balasan nomor B/174/V/2026 yang ditandatangani oleh Letkol Inf. Dika Catur Yanuar Anwar, S.T., pihak Kodim menjelaskan bahwa penundaan dilakukan karena padatnya agenda kegiatan.
Saat ini, jajaran Kodim tengah fokus mempersiapkan kunjungan Pangdam V/Brawijaya dalam rangka meninjau Brigade Teritorial Pembangunan (BTP) di wilayah Kabupaten Sampang.
Menanggapi penundaan tersebut, Fathor Rahman berharap pada pihak Kodim agar segera menjadwalkan ulang waktu audiensi setelah agenda internal mereka selesai.
“Kami menghargai kesibukan Kodim, namun kami berharap transparansi terkait Koperasi Desa Merah Putih KDMP ini segera mendapatkan kejelasan demi Kepentingan Masyarakat Luas khususnya Kabupaten Sampang,” tutupnya. (Tss)
