Ads
InvestigasiPemerintahan

Dinilai Alergi Kritik, Dinkes KB Sampang Tolak Audiensi MCS di Lobi Meski Surat Dilayangkan Sepekan Lalu

syailendraachmad51
×

Dinilai Alergi Kritik, Dinkes KB Sampang Tolak Audiensi MCS di Lobi Meski Surat Dilayangkan Sepekan Lalu

Sebarkan artikel ini
IMG 20261119 WA0069

Dinkes KB Sampang Dianggap Alergi Terhadap Keritik Publik. Abai Administrasi dan Tolak Audiensi di Lobi

 

SAMPANG||TRANSISINEWS — Wajah birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Sampang kembali tercoreng. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang dinilai mengabaikan etika administrasi setelah menolak agenda audiensi Media Center Sampang (MCS) secara mendadak pada Kamis (19/11/2026) pagi.

Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos., yang akrab disapa Mamang, mengecam keras sikap tertutup instansi tersebut.

Rombongan MCS yang datang sesuai agenda justru tidak mendapat persiapan sama sekali, hanya ditemui di ruang resepsionis, dan langsung diminta menjadwalkan ulang pertemuan tanpa alasan yang jelas.

Situasi sempat memanas. Setelah melalui perdebatan panjang, Ketua dan Sekretaris MCS akhirnya dipanggil masuk secara terbatas dan tertutup oleh Sekretaris Dinkes KB Sampang, Titin Hamidah, didampingi Kasubag Umum, Amir Firdaus Sudjai.

Namun, pertemuan tertutup itu tidak mengubah keputusan: pihak dinas tetap bersikeras menjadwalkan ulang audiensi.

“Saya sangat kecewa dengan Dinkes KB Sampang. Padahal Rabu kemarin (18/11) saya sudah menelepon konfirmasi ke Sekretaris Dinkes KB, Titin Hamidah, dan diarahkan ke Kasubag Umum, Amir Firdaus Sudjai,” tegas Mamang.

Sebelumnya, saat menemui rombongan di ruang resepsionis, Amir Firdaus Sudjai berdalih bahwa penjadwalan ulang tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan.

Sementara itu, Sekretaris MCS, Yevi Dridaryanto, membeberkan bahwa surat permohonan audiensi telah dilayangkan secara resmi sejak Rabu, 11 November 2026.

Rentang waktu delapan hari dinilai lebih dari cukup bagi pejabat publik untuk memberi kepastian jadwal atau pemberitahuan pembatalan, bukan membiarkan surat menggantung hingga rombongan tiba di kantor.

Kebiasaan menggantung surat resmi dari elemen masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) bukan sekadar miskomunikasi teknis, melainkan mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan, yaitu

Dijelaskan Mamang, Dinkes KB Sampang terindikasi mengabaikan kewajiban hukum, yaitu merujuk UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap instansi pemerintah wajib merespons surat masuk secara terukur sesuai SOP dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selanjutnya dalam standar pengawasan Ombudsman RI, mendiamkan surat tanpa kepastian jawaban merupakan bentuk pengabaian kewajiban administratif sekaligus ketertutupan informasi publik.

Serta terindikasi membungkam kontrol sosial, yaitu berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, organisasi kemasyarakatan adalah mitra strategis sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Sikap tertutup birokrasi justru mempertegas jarak antara pejabat dan publik.

Atas kebuntuan komunikasi ini, MCS memiliki dasar kuat untuk menempuh jalur pengawasan formal mulai dari melayangkan somasi administratif, melaporkan buruknya respons dinas kepada Sekda dan Inspektorat Sampang, hingga mengadukan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinkes KB Kabupaten Sampang belum memberikan klarifikasi resmi terkait mangkraknya surat audiensi tersebut maupun kepastian jadwal pengganti.(tss)