BOJONEGORO||TRANSISINEWS — Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di Ruang Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/8/2026), dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri, SH., MH. Pertemuan tersebut diikuti anggota Komisi B, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, serta jajaran pimpinan BUMD.
Sejumlah BUMD yang hadir antara lain Griya Dharma Kusuma (GDK), PT BPR Bank Daerah Bojonegoro, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, Perumda Air Minum Tirta Buana, dan PT Asri Dharma Sejahtera (ADS).
Pembahasan tidak hanya berfokus pada target pendapatan tahun 2027.
Komisi B juga menggali capaian kinerja masing-masing BUMD sepanjang 2026, kondisi perusahaan, peluang pengembangan usaha, hingga berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi target pendapatan daerah.
Ketua Komisi B Lasuri meminta jajaran direksi BUMD menyusun proyeksi secara realistis dan berdasarkan kondisi perusahaan.
Menurutnya, angka yang disampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS harus dapat dipertanggungjawabkan ketika memasuki tahap pelaksanaan anggaran.
“Jadi tidak hanya asal menulis laporan tapi juga harus dipertanggungjawabkan sesuai perkembangan yang ada,” ujar Lasuri.
Salah satu BUMD yang mendapat perhatian dalam rapat adalah PT ADS. Direktur PT ADS Mohammad Kundori memaparkan perkembangan kinerja perusahaan hingga semester pertama 2026.
Ia menyampaikan, realisasi pendapatan PT ADS hingga semester I menunjukkan capaian positif. Jika dibandingkan dengan RKKA semester I, realisasi disebut telah mencapai sekitar 276 persen.
Sementara apabila dibandingkan dengan target RKKA sepanjang tahun, capaian sementara berada di kisaran 145 persen.
“Ini kabar yang sangat menggembirakan. Sampai semester I, dari perbandingan RKKA dan realisasi sudah melebihi target 276 persen,” kata Dirut PT. ADS ini.
Menurutnya, kinerja PT ADS turut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya volume produksi, harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP), cost recovery, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Meskipun terdapat tantangan dari sisi produksi atau lifting, perusahaan masih melihat peluang untuk mempertahankan kinerja pendapatan.
Kondisi harga minyak menjadi salah satu faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap proyeksi perusahaan.
Dalam rapat tersebut, PT ADS juga memaparkan rencana kolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung program Pakan Ayam Gayatri.
Dukungan tersebut salah satunya berupa program CSR dalam bentuk subsidi biaya transportasi pengangkutan pakan dari gudang menuju sejumlah titik distribusi di desa.
Distribusi pakan nantinya dapat melibatkan mitra yang telah memiliki aktivitas usaha di tingkat desa, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), koperasi, BUMDes, maupun kelompok ternak.
Skema tersebut diharapkan dapat menekan biaya distribusi sehingga harga pakan yang diterima masyarakat tetap kompetitif.
“Subsidi transportasi ini akan kita lakukan, sehingga harapannya dengan harga di gudang selisihnya cukup lumayan ketika harga distributor yang hari ini existing berjalan,” jelas Kundori.
Selain subsidi transportasi, PT ADS juga menyiapkan dukungan berupa peralatan bagi BUMDes dan kelompok ternak yang telah diinventarisasi bersama Dinas Peternakan dan Perikanan.
Bantuan diarahkan kepada kelompok yang dinilai memiliki potensi serta telah menjalankan aktivitas di sektor pakan dan peternakan.
Menurut Kundori, persiapan program tersebut telah dilakukan dan ditargetkan mulai berjalan pada akhir Agustus atau awal September 2026.
“Insyaallah di akhir Agustus atau awal September program ini akan running, sebagai penyelamatan program prioritas dari Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.
Selain PT ADS, Komisi B juga mendalami perkembangan Perumda Air Minum Tirta Buana.
Dalam pemaparannya, perusahaan menyampaikan capaian laba di bulan Juli 2026 sekitar Rp900 juta lebih atau sekitar 106,6 persen dari target pada periode tersebut.
Kinerja tersebut antara lain ditopang bertambahnya pelanggan melalui program pemasangan Sambungan Kran Rumah (SKR).
Sejak Januari 2026, sekitar 8.000 SKR tercatat masuk dalam program pelayanan dalam satu tahun.
Untuk 2027, PDAM Tirta Buana memproyeksikan target laba sekitar Rp3,8 miliar.
Perusahaan juga melihat peluang pengembangan kerja sama pelayanan air bersih dengan berbagai pihak.
Sementara dari sisi kontribusi kepada pemerintah daerah, PDAM Tirta Buana telah menyetorkan tiga kali laba dengan total keseluruhan sebesar Rp700.335.000 dari target setoran laba 2026 sekitar Rp1,4 miliar.
Setoran dilakukan secara bertahap dan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
Dalam forum yang sama, PT BPR Bank Daerah Bojonegoro juga menyampaikan kondisi perusahaan.
Pihak bank menyebut kinerja hingga saat ini masih berada dalam jalur yang telah ditetapkan.
Salah satu perhatian perusahaan adalah optimalisasi penghimpunan dana melalui tabungan dan deposito.
Penempatan dana disebut telah berada di atas 80 persen, baik yang berasal dari lembaga keuangan maupun nasabah perorangan.
“PT BPR Bank Daerah Bojonegoro sampai hari ini on the track dan sebagai lembaga keuangan penempatan dana dalam tabungan deposito di atas 80 persen baik dari lembaga keuangan maupun dari perorangan,” ujar perwakilan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro.
Sementara pimpinan BUMD lainnya juga menyampaikan kondisi masing-masing perusahaan, termasuk capaian 2026, tantangan bisnis, tingkat profitabilitas, serta proyeksi usaha untuk tahun anggaran 2027.
Komisi B menilai kinerja BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, target pendapatan maupun kontribusi laba yang masuk dalam KUA-PPAS 2027 harus dibangun berdasarkan perhitungan yang rasional dan indikator kinerja yang jelas.
Lasuri menekankan agar setiap BUMD tidak sekadar menyampaikan angka target, tetapi juga menyiapkan strategi konkret untuk mencapainya.
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS menjadi momentum untuk melihat secara langsung sejauh mana perusahaan daerah mampu mengoptimalkan potensi bisnis sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, OPD, dan seluruh BUMD dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesehatan perusahaan daerah.
BUMD juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada setoran kepada daerah, tetapi mampu mengembangkan usaha yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan penguatan tata kelola, perencanaan bisnis yang terukur, serta optimalisasi potensi masing-masing perusahaan, keberadaan BUMD diharapkan semakin mampu memberikan manfaat bagi daerah sekaligus mendukung program pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Pembahasan bersama seluruh BUMD tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027, dengan harapan target yang ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal dan dipertanggungjawabkan.(sy)
