SITUBONDO||TRANSISINEWS – Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah pesisir timur Jawa Timur.
Kali ini, Pangdam memimpin langsung peninjauan bakal lahan yang diproyeksikan untuk markas Brigif Teritorial Pembangunan (BTP) dan Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo pada Rabu (03/06/2026).
Agenda strategis nasional di bidang pertahanan dan pemberdayaan teritorial ini diikuti oleh sekitar 50 personel gabungan lintas instansi. Adapun Komandan Kodim (Dandim) 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, S.Kom., M.Han., bertindak sebagai perwira penanggung jawab kegiatan di lapangan.
Setibanya di lokasi, Mayjen TNI Rudy Saladin beserta jajaran pimpinan Kodam disambut hangat oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, bersama Kapolres Situbondo, Danpuslatpur Marinir 5 Baluran, Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya, serta unsur Forkopimda terkait.
Mengawali agenda, Dandim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian mengekspos paparan komprehensif mengenai masterplan pembangunan BTP dan YTP Situbondo.
Paparan tersebut mengupas tuntas tahapan konstruksi, pemetaan batas wilayah, hingga aspek-aspek krusial yang wajib dipenuhi guna menyokong kelancaran megaproyek militer ini.
Dalam arahannya, Pangdam V/Brawijaya melayangkan apresiasi tinggi atas soliditas dukungan dari seluruh jajaran Forkopimda Situbondo.
Berdasarkan pantauan langsung, ia menilai lahan di Desa Klatakan tersebut sangat ideal karena telah memenuhi parameter topografi, kondisi geografi, hingga jaminan keamanan perimeter.
”Alhamdulillah, kita dapat meninjau langsung calon lokasi BTP dan YTP Situbondo ini. Secara makro, areanya sudah selaras dengan standardisasi yang dikehendaki oleh komando pusat. Letaknya sangat strategis dan yang terpenting aman dari risiko potensi bencana alam,” tutur Pangdam V/Brawijaya.
Sesi kedua kunjungan difokuskan pada pemetaan aspek sosial-legal, khususnya penyelarasan administrasi lahan yang bersinggungan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) setempat.
Jenderal bintang dua ini menekankan bahwa pendekatan humanis, sosialisasi yang masif, dan musyawarah mufakat adalah kunci utama guna melahirkan solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun.
”Kehadiran kami di sini adalah untuk duduk bersama, berdialog, dan merumuskan jalan keluar yang paling adil demi kelancaran pembangunan fasilitas negara ini,” tegas Mayjen TNI Rudy Saladin.
Perhutani KPH Bondowoso, Misbahul Munir. Pihaknya menyatakan komitmen penuh untuk memuluskan regulasi di sektor kehutanan, termasuk mempercepat penataan vegetasi pada titik koordinat yang masuk dalam area pembangunan.
Dukungan serupa mengalir dari Kepala Desa Klatakan Narwiyoto, S.H., serta pengurus KTH Agung Hijau Bersama, Pipin Pinatiningsih.
Mereka membuka pintu komunikasi yang lebar mengenai proses administrasi maupun opsi penyediaan lahan pengganti, dengan harapan tetap memberikan asas keadilan bagi para petani penggarap.
Pangdam menambahkan, eksistensi BTP dan YTP di Situbondo nantinya wajib melibatkan potensi tenaga kerja lokal.
Kehadiran satuan baru ini tidak sekadar menjadi benteng pertahanan teritorial, melainkan harus bertindak sebagai stimulus ekonomi, penggerak sektor ketahanan pangan, peternakan, serta pusat pelayanan kesehatan bagi kemaslahatan masyarakat Situbondo secara berkelanjutan.(red/DamV)
