BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Genap satu tahun menakhodai pemerintahan, duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro memaparkan capaian refleksi yang progresif.
Fokus utama pemerintahan saat ini bertumpu pada penguatan fiskal daerah serta transformasi kesejahteraan masyarakat yang inklusif melalui strategi anggaran yang tepat sasaran.
Wakil Bupati Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah, mengungkapkan salah satu capaian paling signifikan adalah lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada tahun 2026, PAD Bojonegoro diproyeksikan menembus angka Rp1,08 triliun, meningkat tajam dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di angka Rp943 miliar.
Sebagai langkah visioner, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro juga mengalokasikan dana sebesar Rp500 miliar khusus untuk Dana Abadi.
Langkah strategis ini diambil guna menjamin stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.
Peningkatan Kesejahteraan Petugas Lapangan
Kepedulian terhadap garda terdepan masyarakat menjadi poin utama dalam kebijakan anggaran kali ini.
Pemkab Bojonegoro memberikan kenaikan insentif yang drastis bagi para petugas lapangan, mulai dari Marbot, Takmir, anggota Jamaah Tahlil, Linmas, hingga Ketua RT/RW.
”Anggaran insentif yang semula dialokasikan sebesar Rp22,1 miliar pada 2023, kini melonjak hingga tiga kali lipat menjadi Rp65,9 miliar untuk tahun anggaran 2026,” jelas Nurul Azizah.
Investasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Di sektor pendidikan, pemerintah meluncurkan program BOSDA untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan alokasi sebesar Rp17,3 miliar.
Selain itu, dana beasiswa mengalami kenaikan masif dari Rp13,4 miliar menjadi Rp40,4 miliar. Program Angkutan Pelajar Gratis juga hadir sebagai solusi untuk meringankan beban biaya harian sekolah bagi orang tua siswa.
Sementara di sektor kesehatan, komitmen Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi prioritas utama. Dengan alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp222 miliar, pemerintah memastikan seluruh warga Bojonegoro mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas.
Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi
Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui program inovatif seperti Kolega, Gayatri, hingga program Domba Kesejahteraan. Program fisik penunjang juga terus dipacu, meliputi:
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Penyediaan sarana sanitasi yang layak.
Penyambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu.
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam mengelola APBD untuk kepentingan rakyat.
Dengan fondasi fiskal yang kuat, Bojonegoro optimis melaju menuju daerah yang lebih makmur, mandiri, dan berdaya saing global.(red)
