BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang bersih dan profesional membuahkan hasil membanggakan.
Pemkab Bojonegoro berhasil meraih Penghargaan Opini Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan kategori Kategori Opini Kualitas Tertinggi.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam acara resmi yang berlangsung di Ruang Jayabaya, Kantor Wali Kota Surabaya, Kamis (19/02).
Capaian ini menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan publik di Bojonegoro telah memenuhi standar tinggi dan dinilai minim risiko maladministrasi.
Opini dari Ombudsman RI kini tidak hanya menjadi evaluasi administratif, tetapi telah bertransformasi menjadi parameter utama dalam mengukur transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan apresiasinya kepada pihak Ombudsman atas pendampingan dan pengawasan yang diberikan selama ini.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka terhadap evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
”Kami menyadari pelayanan publik adalah proses dinamis. Jika ada kekurangan, itu menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki. Dengan arahan dan asistensi Ombudsman, tata kelola terus kami benahi,” ujar Nurul Azizah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa di era digital yang serba cepat, Pemkab Bojonegoro terus berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, serta efisiensi sistem birokrasi.
Menurutnya, penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan standar layanan kepada masyarakat luas.
Selain penghargaan untuk pemerintah kabupaten secara umum, terdapat tiga unit pelayanan di Kabupaten Bojonegoro yang juga mendapatkan apresiasi khusus atas nilai kualitas pelayanan yang sangat baik, yaitu RSUD Padangan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Keberhasilan ini mempertegas posisi Bojonegoro sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang konsisten dalam menjalankan reformasi birokrasi.
Dengan diraihnya Opini Kualitas Tertinggi ini, Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan sepenuhnya bebas dari praktik maladministrasi.(red/pim)
