Selain itu, Sahudi juga menjelaskan bahwa mobil lama memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi dan berisiko mengalami mogok di tengah perjalanan, yang berpotensi mengganggu agenda penting dan pelayanan publik.
“Biaya perawatan akan jauh lebih besar dibandingkan pengadaan mobil baru,” tambah Sahudi.
Sahudi juga menyebut bahwa opsi penggunaan mobil pribadi sebenarnya sempat dipertimbangkan, namun dinilai tidak optimal karena berbagai kendala, termasuk kebijakan ganjil-genap di Jakarta.
Sementara itu, Sekretariat DPRD Bojonegoro menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah melalui kajian teknis, penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembahasan bersama DPRD, serta pelaksanaan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Ini bukan soal gaya hidup atau kemewahan, melainkan soal kebutuhan operasional lembaga. Tugas dan fungsi DPRD yang padat dan mobilitas tinggi memerlukan kendaraan yang andal dan efisien,” ujar pejabat Sekretariat DPRD. Rabu (23/07/2025).
Sekretariat DPRD juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan publik, namun berharap agar informasi yang beredar disampaikan secara utuh dan berimbang.
Pengadaan kendaraan dinas ini adalah investasi jangka panjang demi menjamin kelancaran tugas kelembagaan. DPRD pastikan prosesnya transparan, sesuai aturan, dan tidak mengganggu prioritas belanja publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.(SY)
