Pimpinan DPR PB segera mempersiapkan agenda pelantikan para anggota legislatif Provinsi Papua Barat yang merupakan representasi masyarakat adat Papua tersebut. Keaslian Orang Papua yang dimaksudkan dalam amanat kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tersebut perlu menjadi pertimbangan utama negara dari sisi politik hukum.
Warinussy mendesak terus Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara untuk memberi ruang bagi implementasi pemenuhan hak-hak dasar Orang Papua Asli sebagaimana dimaksudkan dalam konsideran Undang Undang Otsus Papua terjadi melalui pelantikan segera para anggota utusan adat di parlemen lokal Provinsi Papua Barat ini.”Tegas Warinussy
