Bahkan status Tanah Papua sebagai wilayah konflik dan resisten dalam pelanggaran HAM Berat menurut JDP cukup menyita perhatian negara. Sehingga dipandang perlu membentuk sebuah kementerian dan atau departemen yang mengurus secara khusus hak asasi manusia.
Sorotan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai salah satu negara dengan dugaan pelanggaran HAM tinggi, khususnya di Tanah Papua menurut JDP cukup beralasan kuat untuk dapat segera membentuk kementerian HAM ini. Tutur Warinussy
JDP melihat pula bahwa kehadiran Natalius Pigai sebagai Menteri HAM akan turut memberi pengaruh pada upaya penyelesaian persoalan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua yang sudah terjadi dan berlangsung selama ini. Pungkasnya
