Politik

Warinussy Memberikan Pandangan Hukum Terkait Pemilukada, Pada Bulan November 2024 Mendatang Diseluruh Tanah Papua

mmcnews00
×

Warinussy Memberikan Pandangan Hukum Terkait Pemilukada, Pada Bulan November 2024 Mendatang Diseluruh Tanah Papua

Sebarkan artikel ini
Img 20240228 Wa0057

Papua- Transisinesw.com. Berkaitan dengan wacana jelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Tanah Papua pada bulan November 2024 mendatang. tepatnya menyangkut wacana memberi kesempatan kepada pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota di Tanah Papua mesti diisi oleh Paslon yang berasa dari Orang Asli Papua (OAP). Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari dan selaku Tenaga Ahli Khusus Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Yan Christian Warinussy ingin memberikan pandangan hukum

bahwa di dalam penjelasan undang undang otonomi khusus (Otsus) Papua, disebutkan bahwa keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa.leadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum,dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan, dan tentunya hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Dan kebudayaan, sosial politik. Dilahirkannya kebijakan Otsus bagi Tanah Papua, menurut para pembentuk undang undang (wet gever) adalah merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat (Papua) kepada Pemerintah,

sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi (Tanah) Papua. Di dalam penjelasan umum Undang Undang Otsus Papua Tahun 2001 juga menjelaskan bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangannya g lebih lua, berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan, tegas Warinussy Bagian Orang Asli Papua OAP.

Lanjut,” pemerintahan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang- orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *