Warinussy mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, segera melakukan penyelidikan versi auditor ke Bintuni. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap soal penyertaan modal tersebut akan segera menolong Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mempertanggung jawabkan keuangannya.
dalam konteks pertanggungjawaban keuangan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (BMM) sejumlah Rp.50 Milyar dan Diperuntukkan atau pertanggungjawaban nya mesti disertai bukti- bukti yang menurut hukum dapat dipakai. Tutup Warinussy
