Papua- Barat Transisinews.com Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Cristian Warinussy mempertanyakan maraknya beredar penjualan minuman keras (miras) tanpa ijin sah (ilegal) di kota Manokwari dan sekitarnya.
Saya menduga keras keterlibatan oknum berinisial T, sangat jelas dalam memasok miras ke sejumlah kios dan pedagang eceran yang menjual miras secara bebas dibeberapa sudut “Kota Injil” ini sepanjang setengah tahun 2024. Rupanya oknum T ini juga bisa bebas memasok miras dalam jumlah besar ke Manokwari,
“karena diduga dia (T) “dibacking” atau “dilindungi” oleh oknum petinggi pejabat keamanan di Papua Barat. Sesungguhnya letak soal dalam menata ulang penjualan Miras secara legal di Manokwari terletak pada institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari sebagai penyambung aspirasi rakyat.
Warinussy menambakan DPRD Kabupaten Manokwari seyogyanya tidak diam seperti “macan ompong” Melainkan anggota DPRD Kabupaten Manokwari semestinya harus mengambil posisi terdepan dalam menata aspek regulasi demi mem- back up pemerintah daerah Kabupaten Manokwari,
sehingga soal pemasokan dan penjualan miras di “Kota Injil” Manokwari dapat diatur secara baik dan bermartabat. Sehingga tidak terkesan cenderung bersifat “memperkaya” kelompok dan atau oknum pejabat tertentu yang menggunakan “alasan keamanan” untuk melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan masyarakat umumnya di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.” Warinussy kepada awak media hari ini Sabtu tanggal 27 Juli 2024
