Manokwari- Transisinews.com. Sejalan dengan sikap dan keinginan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penegakan hukum dalam konteks Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia. Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Cristian Warinussy ingin terus mengingatkan Aparat Penegakan Hukum (APH) di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
“memfokuskan diri untuk mengungkap kasus dugaan Tipidkor Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran (TA) 2023. Penggunaan DAK Fisik TA 2023 sebagaimana diketahui tidak sesuai peruntukkannya di Kabupaten Manokwari yang berdampak pada terjadi “kas kosong” di Bank Papua Cabang Manokwari sesungguhnya tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang biasa- biasa saja.
Sebagai Pemerhati Korupsi, saya kira sangat tepat jika dilakukan penyelidikan (investigasi) mendalam oleh APH terhadap peristiwa ini untuk menemukan adanya indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Lebih dalam Warinussy mengatakan Sehingga dapat ditemukan indikasi tentang siapakah yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya. Jika ada keterlibatan pejabat atau pimpinan daerah di Kabupaten Manokwari, dan ini menjadi kewenangan APH, menindaklanjutinya secara hukum tanpa ragu- ragu. Siapa yang diduga ikut terlibat harus dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya.”Kata Warinussy Kepada Media dikediamannya Hari ini 3 November 2024
