perihal konfirmasi yang ditujukan kepada keempat Kepala OPD tersebut untuk dapat menindaklanjuti panggilan atau undangan dari SPKT Polda Papua Barat dengan memberikan keterangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berkenaan dengan itu, saya mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat untuk memberi perhatian atas “nasib” para kontraktor Papua Asli di daerah ini, Tegas Warinussy
Sembari Warinussy Menambahkan Hal Tersebut, selalu harus mengambil jalan mengadu ke Pihak kepolisian, atau turun memalang jalan, hanya karena tidak mendapat proyek jelang akhir tahun. Sementara itu, ada beberapa oknum kontraktor lain yang sering menggunakan isu Papua Merdeka untuk melakukan “tekanan” hingga diberi akses mendapatkan pekerjaan proyek bernilai miliaran rupiah di OPD teknis di tingkat Provinsi Papua Barat lewat APBD.
“Maupun juga mereka diberikan akses untuk mendapatkan proyek dari dana APBN melalui satuan kerja seperti Balai Jalan Nasional, Balai Sungai dan Wilayah maupun instansi Nasional lain di Provinsi Papua Barat. Jelas Warinussy Kepada Media senin 24 November 2025.
Demikian Hal tersebut Warinussy Sebagai Advokat dan pembela HAM Di tanah Papua, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberi perhatian atas situasi genting dalam konteks keberpihakan bagi Orang Papua Asli untuk mendapatkan pelayanan, termasuk perolehan pekerjaan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta keadilan di Tanah Papua secara luas.
Bagaimanapun para Kepala Dinas tersebut mesti mampu memberi akses bagi para kontraktor Papua Asli agar dapat mendapatkan pekerjaan di jelang akhir Tahun 2025 ini. “Tutur Warinussy.
