Papua Barat- Transisinews.com. Pemandangan biasa tetapi memalukan terus terjadi menjelang akhir tahun di Manokwari, sejumlah kontraktor Papua Asli tampak menyambangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua Barat,
Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) Yan Cristian Warinussy, turut menyaksikan hal ini dan mempertanyakan kenapa kebiasaan “buruk” ini terus terjadi,
Padahal di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) jelas memberi jaminan hukum.
“Hal demikian Warinussy mendapatkan informasi bahwa Ketua BPD Gapensi Provinsi Papua Barat Yakub Yenu bersama sejumlah kontraktor Papua Asli sedang mengadukan 4 (empat) Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ke SPKT Polda Papua Barat.
Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. Untuk itu Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat DR.Erwin P.H.Saragih, SH, MH telah mengirimkan surat nomor : 700/ 1020/ TT.Prov.PB/XI/2025, tanggal 21 November 2025,
