BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Keluh kesah masyarakat di wilayah pelosok Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terkait kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Imam Sholikin, dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026.
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menggelar kegiatan reses di Gedung KPRI Tambakrejo, Sabtu (21/11/2026).
Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan pembangunan yang selama ini dirasakan warga.
Dalam dialog bersama masyarakat, persoalan jalan poros desa menjadi perhatian utama.
Warga dari wilayah pelosok Tambakrejo menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan perhatian dan perbaikan.
Jalan tersebut memiliki peran penting sebagai akses mobilitas masyarakat, baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari, kegiatan ekonomi, maupun memperlancar perjalanan warga menuju pusat kecamatan dan kabupaten.
Masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan di wilayah pelosok agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata, tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga hingga desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan.
Menanggapi keluhan tersebut, Imam Sholikin menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan dikawal agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di lembaga legislatif.
“Kami mencatat semua aspirasi ini. Terutama untuk jalan poros Tambakrejo dan sekitarnya, ini akan menjadi prioritas kami di legislatif agar masuk dalam skema pembangunan infrastruktur tahun anggaran mendatang,” ujar Imam di hadapan masyarakat.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari komitmen Imam Sholikin dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) V Bojonegoro, yang meliputi enam kecamatan, yakni Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Ngasem, Purwosari, dan Margomulyo.
Sebagai Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran akan diarahkan untuk memastikan program pembangunan pemerintah daerah dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok.
“Tugas kami di DPRD adalah memastikan suara dari desa sampai ke meja pengambilan kebijakan di kabupaten. Semua usulan, baik fisik maupun bantuan sosial, akan kami kawal secara bertahap,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, aspirasi dan keluh kesah masyarakat pelosok Tambakrejo diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah, khususnya pemerataan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat.(sy)













