BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Puluhan sopir logistik dari berbagai komunitas di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro pada Kamis, 19 Juni 2025.
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas yang digerakkan oleh Gerakan Sopir Jawa Timur untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai merugikan dan tidak berpihak pada nasib para sopir di lapangan.
Aksi tersebut diikuti oleh sekitar 30 sopir dan 25 truk yang mewakili 37 komunitas sopir logistik dari seluruh Bojonegoro. Koordinator Aksi, Ahmad Irsadi, menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar segera menindaklanjuti keluhan para pengemudi angkutan barang.
Enam tuntutan tersebut meliputi:
– Penghentian operasi penindakan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang dinilai menyasar sopir, bukan pemilik armada.
– Penetapan regulasi tarif angkutan logistik untuk mencegah perang harga yang merugikan sopir.
– Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 yang dianggap tidak berpihak kepada sopir.
– Perlindungan hukum yang jelas kepada sopir saat menjalankan tugas.
– Pemberantasan premanisme dan pungutan liar di jalur distribusi logistik.
– Kesetaraan perlakuan hukum agar sopir tidak selalu dijadikan pihak yang disalahkan dalam setiap pelanggaran atau kecelakaan.
Sebanyak 10 perwakilan sopir diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin, di Ruang Manggala I Gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut, Mitroatin berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para sopir dengan membawanya ke pimpinan DPRD dan Komisi B.
“Segera kami akan fasilitasi pertemuan antara perwakilan sopir dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Bojonegoro. Ini akan menjadi bahan untuk langkah selanjutnya,” ujar Mitroatin.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan mendapatkan pengawalan dari personel Polres Bojonegoro, tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum.
Para sopir berharap agar tidak ada penindakan terhadap kendaraan logistik sebelum UU diterbitkan secara resmi dan meminta agar ke depan dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi, pihak sopir dilibatkan secara aktif.(sy)
