“Saya merasa dipermainkan. Motor saya dijual tanpa ada persetujuan dari saya. Uang Rp 4 juta yang saya terima pun dipotong sepihak dengan alasan administrasi,” tegas Yahmin.
Dugaan pengelabuhan semakin kuat karena transaksi ini tidak didukung dengan bukti tertulis hitam di atas putih. Yahmin hanya mendapatkan informasi bahwa motornya telah dijual, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang membeli motor tersebut.
Pernyataan Kades Pacing yang menyebut dirinya hanya sebagai perantara semakin memperkeruh persoalan. Ketiadaan bukti tertulis, ditambah dengan fakta bahwa Yahmin tidak pernah bertemu langsung dengan pembeli motor, memunculkan dugaan adanya permainan di balik transaksi ini.
“Awalnya, saya dimintai tolong untuk mencarikan orang yang mau meneruskan kredit. Tapi, saat motornya dijual, saya juga tidak diberi tahu sebelumnya,” klaim Kades Pacing saat dikonfirmasi.
Namun, bagi Yahmin, permasalahan ini adalah bentuk ketidakadilan yang mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap warga kecil.
“Saya hanya ingin motor saya kembali atau mendapatkan kejelasan. Tetapi, saya malah semakin dirugikan,” katanya.
Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat desa. Warga berharap agar pihak berwenang turun tangan untuk mengusut tuntas permasalahan ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada titik terang terkait penyelesaian kasus ini. Masyarakat berharap agar Kades Pacing segera memberikan penjelasan yang lebih transparan dan mencari solusi yang adil bagi Yahmin.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi warga untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi, terutama yang melibatkan oknum pejabat.(SY)
