SAMPANG||TRANSISINEWS-Kabupaten Sampang menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2026 setelah adanya penurunan drastis dalam alokasi pagu definitif Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, alokasi TKD untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp 650 triliun, turun Rp 269 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
Penurunan TKD ini dipastikan akan berdampak signifikan terhadap pelayanan dasar dan proyek infrastruktur di Kabupaten Sampang.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, Hj. Hurun Ien, mengeluhkan adanya penurunan dana transfer Kabupaten Sampang sebesar Rp 98,7 miliar.
Penurunan ini terdiri dari penurunan DAU dan DBH sebesar Rp 34 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 9,5 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp 25,6 miliar. Bahkan, Kabupaten Sampang tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik sama sekali.
“Dampak penurunan TKD ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan dasar dan proyek infrastruktur di Kabupaten Sampang. Pemerintah daerah akan sangat sulit untuk melakukan pembangunan fisik/infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan penurunan TKD yang cukup signifikan tersebut,” ujar Hj. Hurun Ien.
