BOJONEGORO||TRANSISI NEWS – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro diduga melakukan upaya perlindungan terhadap kontraktor nakal yang tidak bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Tuduhan ini menguat setelah pernyataan Iwan Krestiawan, Kepala Bidang PU SDA, yang pada 16 Oktober 2024 disalah satu media siber lokal Bojonegoro menyatakan bahwa proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Tanjungharjo sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), meskipun terdapat pelanggaran mencolok di lapangan.
Sikap ini dinilai tidak tegas dan terkesan membela kontraktor yang bekerja tanpa mematuhi prosedur standar.
Pantauan langsung di lokasi proyek mengungkap berbagai ketidaksesuaian antara pernyataan Iwan Krestiawan dan kondisi di lapangan.
Para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pengecoran dilakukan secara manual, tanpa menggunakan beton siap pakai (hotmix atau cor pabrikan), yang dapat mengurangi kualitas bangunan. Bahkan, pengecoran dilaksanakan saat kondisi air masih menggenang, yang bertentangan dengan prosedur teknis yang ideal.
Pengecoran manual dengan molen kecil yang mencampur pasir, semen, dan koral tanpa standar yang jelas memperkuat kekhawatiran terkait kualitas proyek. Proses ini juga bertentangan dengan standar ISO 9001 yang menekankan pentingnya pengendalian mutu dalam setiap tahap proyek konstruksi. Pengecoran dalam kondisi air menggenang bisa mempengaruhi kepadatan dan kekuatan material, yang berakibat pada risiko kerusakan lebih cepat dan bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan.
Pertanyaan serius muncul tentang kualitas bangunan yang dihasilkan dari metode pengecoran manual dan dilakukan dalam kondisi air masih ada. Dalam proyek TPT yang berfungsi untuk menahan tekanan tanah, kualitas pengecoran sangat penting. Jika tidak, risiko kerusakan dini dan biaya perawatan akan melonjak, yang berujung pada pemborosan anggaran negara.
