BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Dugaan pungutan liar di lingkungan sekolah negeri kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.
Kali ini, dugaan tersebut menerpa SMAN 1 Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, setelah sejumlah wali murid mengeluhkan adanya beban biaya sekolah dengan nominal mencapai Rp1.700.000 per siswa.
Nahas, upaya awak media yang mencoba melakukan konfirmasi terkait rincian dana tersebut justru berujung pada tindakan dugaan intimidasi dari oknum di lingkungan sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya Rp1,7 juta yang dibebankan kepada siswa tersebut terbagi menjadi tiga item, antara lain:, Dana Partisipasi Masyarakat (DPM): Rp1.200.000, Infak Sekolah: Rp300.000, Biaya Lainnya: Rp200.000.
Mekanisme penarikan dana ini dipertanyakan oleh wali murid lantaran nominalnya telah ditentukan.
Padahal berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, segala bentuk sumbangan atau dana partisipasi dari masyarakat harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan bebas dari unsur paksaan.
Upaya mencari perimbangan berita (cover both sides) dilakukan oleh wartawan media lokal, YL, bersama rekannya dengan mendatangi SMAN 1 Kepohbaru.
Awalnya, mereka dipersilakan masuk dan diminta menunggu karena Kepala Sekolah, Mariyati, M.Pd., sedang menghadiri rapat daring via Zoom.
Namun setelah menunggu lama, YL tidak kunjung mendapatkan kesempatan wawancara ataupun klarifikasi tertulis dari pihak sekolah.
Situasi justru berbalik menjadi tidak kondusif saat beberapa orang tak dikenal menghampiri dan melontarkan kalimat bernada merendahkan profesi jurnalis.
”Salah satu orang yang berada di lokasi sempat mengatakan, ‘Mau minta uang atau mengemis?’” ungkap YL menirukan ucapan intimidasi tersebut.
Tekanan tidak berhenti di situ. Saat YL dan rekannya memutuskan untuk pulang karena tidak mendapat jawaban dari kepala sekolah, mereka mendapati pintu gerbang sekolah sempat ditutup rapat dan dikunci.
Tindakan ini membuat awak media merasa disekap dan mendapat intimidasi secara psikologis.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMAN 1 Kepohbaru, Mariyati, M.Pd., maupun pihak panitia sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan bernominal besar tersebut maupun insiden dugaan intimidasi di area sekolah.
Redaksi berkomitmen untuk tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak sekolah guna memberikan informasi yang berimbang kepada publik.
Di sisi lain, masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta instansi penegak hukum terkait segera turun tangan melakukan penelusuran.
Langkah tegas dinilai perlu dilakukan agar polemik ini tidak mencederai marwah dunia pendidikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap instansi sekolah negeri. (Red)
