Bitung- Transisinews.com. Rapat paripurna DPRD kota Bitung yang kedua pulu enam masa persidangan ke tiga tahun sidang 2023- 2024 Senin 1 Juli 2024 bertempat kantor Perwakilan rakyat Daerah kota Bitung.
Kegiatan paripurna tersebut bertujuan dalam rangka penyampaian pendapat Akir Fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Akir 2023.
Paripurna tersebut dipimpin wakil ketua DPRD Kota Bitung Nabsar badoa, disertai 20 Anggota DPRD Kota Bitung yang masuk daftar hadir 1 juli 2024
Nabsar Badoa : Wakil Ketua DPRD, Rafika Rifka Papente, Ketua Komisi I. Erwin P. A Wurangian : Ketua Komisi II Ramlan Ifran, Ketua Komisi III, Erauw Sondakh : Ketua Badan Kehormatan Habriyanto Achmad, Ketua Bapemperda Hasan Suga, Ketua Fraksi AIR Billy Glen Lomban, Ketua Fraksi NasDem Fivy Ganap, Anggota DPRD,
Meidy Momtesario Tuwo, Anggota DPRD Muh. Yusuf Sultan, Anggota DPRD Swengly Wuisang, Anggota DPRD Benno Mamentu, Anggota DPRD Lady Lumantow, Ketua Fraksi PDPI Frangky Julianto, Anggota DPRD Femmy Lumatauw, Anggota DPRD Alexander Wenas, Anggota DPRD Rudolf Wantah, Anggota DPRD Yondries Kansil, Anggota DPRD Laurensius Supit, Ketua Fraksi PKPI.
Dalam rapat Paripurna dihadiri langsung Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri, MM. Bersama Sekertaris Daerah (Sekot Bitung) Rudy Teno dan Beberapa SKPD,
Dalam rapat paripurna walikota Maurits Mantiri Menyampaikan dalam sambutanya didepan 20 anggota DPRD dan LSM Serta Para Awak Media, saat ini Kota Bitung kondisi keuangannya tidak stabil atau terkatung- katung.
“Hal ini kita tau bersama berdasarkan Laporan Pada Tahun 2020, kami menerima beban utang menuju Ketahun 2021dengan angaran 31 Miliyar atau 1/2 Persen dari APBD Kota Bitung pada Waktu itu,
Hingga dalam pemerintahan Maurits & Hengky, Beban Hutang yang Kami Lanjutkan sudah terselesaikan yang jumlahnya cukup lumayan besar, Kata Maurits
Maurits menambakan Hutang tersebut Meliputi, Gaji,” Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP ) disertai dengan Hutang pembayaran Bangunan Tanah, dan Hutang Pembayaran Kepala Lingkungan,
Sebelumnya Maurits menuturkan Pernah meminta data rincian kebagian Keuangan Pemkot Bitung, Ungkapnya pula,” saat ini Kita Harus Buka- bukan dan Transparansi.
Itulah saat ini kondisi keuangan daerah belum stabil dan terkait pembayarannya THR ASN dan TPP masih dalam proses perbaikan atau tidak stabil.
Untuk itu kemanfaatan Oknum yang tidak tau maksud dan tujuan hingga Ratusan ASN tersebut Di giring melakukan aksi Unjuk Rasa dan terindikasi aksi demo tersebut ada unsur Politik. Tegas Maurits.
Untuk itulah Maurits mengajak mari kita sama- sama dewasa dan berpikir dengan akal sehat, terkait problematika keuangan daerah yang terjadi saat ini,
Maurits Juga memaparkan hal baik saat ini ada acres 2,5 Persen Gaji Naik 11 Persen. Kemudian di tahun 2024, harus membayar PEN dan penyelesaian hibah dana pilkada 2024 kepada KPU, Bawaslu dan TNI Polri.
Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa di Provinsi Sulawesi Utara, baru Kota Bitung yang selesai 100 persen menyalurkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada di 2024. Dan ketika Rakernas di Makassar pak Mendagri berikan pujian ke kami, baru Bitung yang bisa bayar 100 persen,
Dan terkait dana hibah Pilkada 2024, hari ini dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), antara Pemkot Bitung dan TNI Polri. Ujarnya.
Dalam Paripurna berlangsungnya penandatanganan keputusan DPRD kota Bitung terhadap Ranperda tentang, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023
