Ninik Susmiati juga berharap dari 4.001 formasi yang disiapkan ini, semua non ASN mendaftar dan semuanya lolos. Lantaran ini sebagai proses penyelesaian, maka sesuai aturan, tidak ada passing grade. Andai tidak lolos formasi PPPK maka nantinya ada PPPK paruh waktu.
“Maka semuanya harus belajar, dan semua harus berdoa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPP A’an Syahbana menyampaikan bahwa pegawai non ASN wajib diselesaikan pada Desember 2024. Sesuai kebutuhan non ASN di Pemkab Bojonegoro terdapat 4.001 formasi PPPK, baik dari yang masuk database BKN maupun tidak masuk database BKN. Diantaranya 3.178 PPPK tenaga teknis, 786 PPPK jabatan fungsional guru, dan 37 PPPK jabatan fungsional kesehatan.
“Penetapan PPPK disetujui BKN sejumlah 4.001 formasi, sesuai dengan usulan Pemkab Bojonegoro, dan dikhususkan untuk penyelesaian pegawai non ASN di lingkup pemkab. Maka hari ini dilakukan sosialisasi kebijakan seleksi,” tandasnya.
