Budidaya tembakau di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami perluasan yang masif.
Dari total 28 kecamatan, saat ini tercatat sudah ada 26 kecamatan yang aktif menanam tembakau (meningkat dari periode 2023–2024 yang hanya 22 kecamatan).
Hanya Kecamatan Bojonegoro Kota dan Kecamatan Kapas yang terpantau belum melaporkan adanya penanaman tembakau secara massal.
DKPP telah menerapkan formula bantuan dengan memperhitungkan faktor keamanan (margin of error).
Setiap 1 hektare lahan dialokasikan bantuan benih tembakau sebanyak 10 gram.
Dari benih tersebut, potensi bibit tembakau yang dihasilkan mencapai 18.000 hingga 20.000 batang siap tanam.
Padahal, kebutuhan riil petani di lapangan sebenarnya hanya berkisar 6 hingga 8 gram per hektare.
Kelebihan 2 hingga 4 gram tersebut sengaja dibulatkan oleh DKPP sebagai jaminan cadangan gratis jika petani mengalami kegagalan pada proses semai mandiri.
Kendati antusiasme petani melonjak tinggi, DKPP memberikan catatan terkait tantangan iklim berupa fenomena kemarau basah (curah hujan tinggi di sore hari) di awal musim ini.
Kondisi ini sangat diwaspadai karena tanaman tembakau yang baru dipindahkan ke lahan terbuka rawan mati jika tergenang air.
Pada kasus ekstrem tahun-tahun sebelumnya, petani bahkan harus melakukan proses sulam atau tanam ulang hingga 5 sampai 7 kali.
Hal tersebut memicu pembengkakan biaya operasional tenaga kerja yang cukup signifikan.
Sebagai langkah mitigasi taktis, DKPP mengimbau dengan keras agar seluruh kelompok tani selalu memperbarui perkembangan informasi cuaca dari BMKG secara berkala.
”Kami meminta petani untuk terus memperbaiki manajemen tata ruang lahan. Salah satunya dengan membuat gulutan atau bedengan semai yang agak tinggi serta mengoptimalkan sistem saluran drainase mikro agar air hujan tidak menggenang dan merusak perakaran tembakau,” pungkas Bambang. (red/*)
