JDP mendorong Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menahan pergerakan pasukan khusus Polda Papua Barat yang diduga saat ini sedang menuju Distrik Moskona Utara dari kota Bintuni.
Dan JDP
mengingatkan bahwa tindakan operasi apapun mesti senantiasa memperhitungkan segenap dampak negatif yang seringkali menempatkan masyarakat sipil Papua Asli seperti di Moskona Utara sebagai “tameng hidup” di wilayah konflik antara aparat keamanan dengan TPN PB tersebut.”Tegas JDP.
