Ads
PemerintahanPolitik

Ahmad Suyono: Panen Raya Telah Usai, Kini Pemkab Bojonegoro Harus Proaktif Sukseskan MT ke-2 dan Pastikan Ketersediaan Pupuk

syailendraachmad51
×

Ahmad Suyono: Panen Raya Telah Usai, Kini Pemkab Bojonegoro Harus Proaktif Sukseskan MT ke-2 dan Pastikan Ketersediaan Pupuk

Sebarkan artikel ini
Img 20250410 wa0345

BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Pemerintah pusat, melalui Badan Pangan Nasional (BPN), telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram, efektif mulai 15 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan melindungi petani dari fluktuasi harga gabah yang signifikan, terutama saat panen raya.

Namun masih banyak terjadi kegagalan Bulog dalam menerapkan aturan tersebut. Salah satunya yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menjadi perbincangan hangat di tengah kalangan masyarakat Bojonegoro terutama para petani.

Bupati Setyo Wahono telah memanggil pimpinan Bulog Bojonegoro dan Instansi terkait untuk segera mengatasi permasalahan yang menjadi keluhan para petani dibawah.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Ahmad Suyono Fraksi Partai Nasdem sangat Mengapresiasi tindakan cepat yang dilakukan Bupati Wahono dengan memanggil pimpinan Bulog Bojonegoro.

Namun seharusnya sebelum panen raya Dinas maupun Instansi terkait sudah saling koordinasi agar para petani tidak merugi dengan harga yang tidak sesuai HPP.

“Sekarang sudah terjadi dan panen raya sudah selesai dan memasuki musim tanam padi ke-2,” Ucapnya ke awak media transisinews.com melalui sambungan telepon seluler. Kamis (10/4/2025).

BACA JUGA: Sekretaris Fraksi PDIP Minta Bulog Bojonegoro Harus Perbaiki Sistem

Ahmad Suyono juga menekankan pentingnya Pemerintah Daerah lebih sigap dalam mengawal ketersediaan pupuk subsidi, terutama memasuki MT 2 (musim tanam padi ke-2) .

“Saat ini, kita harus prioritaskan ketersediaan pupuk subsidi,” Kata Ahmad Suyono.

Musim tanam ke-2 biasanya juga sangat rentan dengan serangan hama dan penyakit, sehingga Pemerintah Daerah harus lebih waspada serta memiliki solusi untuk mencegah serta mengantisipasi gagal panen.

“Pemkab Bojonegoro melalui Dinas terkait harus lebih proaktif dalam mengantisipasi gagal panen dengan memastikan ketersediaan pupuk subsidi dan mengawal harga pupuk subsidi sesuai ketentuan yang berlaku,” Tegas Kak Yon sapaan akrab di masyarakat. (Sy)