SAMPANG||TRANSISINEWS – Pemerintah Desa Junok, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 melalui Musyawarah Desa (Musdes), Rabu (18/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Balai Desa Junok, dihadiri Penjabat Kepala Desa Junok beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sreseh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan perempuan.
Dalam sambutanya, Sekretaris Kecamatan Sreseh, Moh. Sueb, mengatakan RKPDes merupakan dokumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban program desa selama satu tahun anggaran.
“RKPDes ini penting. Tanpa RKPDes yang ditetapkan melalui Musdes, desa tidak bisa berjalan normal. Pembangunan, belanja, dan program desa harus berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan,” kata Moh. Sueb.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPDes 2027 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kebutuhan riil masyarakat, serta skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, RKPDes harus disusun secara terbuka dan melalui proses musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“RKPDes yang baik tentu lahir dari musyawarah, bukan dari ruang tertutup. Karena itu, Musdes penetapan ini penting karena seluruh usulan masyarakat dibahas, disepakati, dan ditetapkan bersama,” ujarnya.
Moh. Sueb menekankan, agar Pemerintah Desa Junok dan BPD segera menindaklanjuti hasil penetapan RKPDes. Sebab, dokumen tersebut akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027.
“Setelah RKPDes ditetapkan, pemerintah desa dan BPD harus segera menindaklanjutinya sebagai dasar penyusunan APBDes. Dengan begitu, seluruh kegiatan, khususnya bidang pembangunan, dapat berjalan lancar,” katanya.
Sementara di sela sela acara, Perwakilan Pemerintah Desa Junok, H. Fathony, eks Kepala desa dua periode, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh program Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, KMP berpotensi membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperlancar perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
“Kami bersama Pemerintah Desa Junok sangat mendukung program KMP. diharapkan dapat membantu memperlancar perputaran ekonomi lokal,” ujar H. Fathony.
Lebih lanjut, ia mengatakan Desa Junok untuk mewudkan KMP sedang proses penyediaan lahan strategis.
Pemerintah desa telah berupaya mencari solusi, termasuk melalui opsi tukar guling menggunakan lahan milik desa.
Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena nilai lahan dan biaya tambahan yang dibutuhkan dinilai berada di luar kemampuan keuangan desa.
“KMP merupakan program yang positif dan dapat membantu masyarakat. Namun, untuk mendapatkan lokasi yang strategis, kami masih dalam peroses,” jelasnya.
H. Fathony menegaskan, pemerintah desa tidak mungkin menggunakan anggaran desa dalam jumlah besar untuk pengadaan lahan, seperti halnya harus mengorbankan honor perangkat desa maupun kebutuhan masyarakat lainnya.
Ia menyebut kemampuan keuangan desa saat ini terbatas, terutama setelah adanya kebijakan pengurangan Dana Desa secara nasional.
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus lebih cermat dalam menentukan penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas.
“Desa tetap sepenuhnya mendukung program KMP. Namun, kemampuan keuangan desa belum mencukupi untuk melakukan tukar guling lahan yang strategis, karena harga lahannya terlalu mahal.
Sangat tidak elok jika anggaran besar diambil dari honor perangkat desa atau kepentingan umum lainnya, sementara pembangunan desa masih terbatas,” tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Desa Junok berharap Pemerintah Kabupaten dan pemerintah terkait dapat memberikan solusi serta dukungan, khususnya dalam penyediaan lahan.
“Kami memohon agar dicarikan jalan keluar bida membawa angin segar sehingga program KMP di Desa Junok dapat segera direalisasikan seperti di desa-desa lainnya,” pungkas H. Fathony. ( tss)













