BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mematangkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Di tengah tantangan penurunan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat menyampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/10/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,49 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,08 triliun.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar dan dihadiri Wakil Bupati Nurul Azizah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres Bojonegoro, perwakilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal, pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian nota penjelasannya, Setyo Wahono menegaskan bahwa penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan amanat masyarakat.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus disusun secara transparan dan akuntabel, sekaligus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
“Penyampaian nota penjelasan terhadap Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan-kebijakan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Setyo Wahono.
Ia berharap APBD 2027 mampu menjadi instrumen untuk menjawab tantangan pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
“Melalui proses ini kita berharap dapat menghadirkan APBD yang responsif terhadap tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” lanjutnya.
Bupati mengungkapkan, salah satu tantangan dalam penyusunan APBD 2027 adalah penurunan transfer daerah dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian dalam menentukan prioritas belanja agar program pembangunan tetap berjalan secara efektif.
Selain menetapkan skala prioritas, optimalisasi pendapatan asli daerah juga menjadi perhatian untuk mendukung kapasitas fiskal daerah.
Sejumlah sektor menjadi fokus pembangunan dalam rancangan APBD 2027, di antaranya pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan konektivitas antarwilayah, pelestarian lingkungan, dan pengembangan kebudayaan daerah.
Arah kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan anggaran daerah.
Ia berharap komunikasi dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif terus terjaga selama proses pembahasan Raperda APBD 2027 hingga mencapai persetujuan bersama sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Abdullah Umar juga menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-349 Kabupaten Bojonegoro serta Hari Santri Nasional 2026 yang diperingati pada 22 Oktober.
Ia berharap Bojonegoro terus berkembang, memiliki daya saing yang semakin kuat, dan mampu mewujudkan daerah yang bahagia, makmur, serta membanggakan.
Umar turut menekankan pentingnya peran santri dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan.
Suasana rapat berlangsung hangat ketika Ketua DPRD menyambut kehadiran Kapolres Bojonegoro.
Melalui pantun yang disampaikan dalam forum tersebut, ia mengajak seluruh unsur untuk memperkuat kerja sama dalam membangun daerah.
“Mari bersinergi sepenuh hati, membangun Bojonegoro bersama-sama,” tuturnya.
Menutup penyampaian nota penjelasannya, Setyo Wahono berharap Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 dapat segera dibahas bersama DPRD dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami, sebagai eksekutif penyelenggara pemerintah di daerah, berharap Raperda APBD ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama pimpinan dan anggota dewan yang terhormat selaku mitra dari unsur legislatif,” ujarnya.
Tahapan pembahasan selanjutnya menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan anggaran tersebut dapat diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bojonegoro.(sy)
