BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan tata kelola data guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang presisi dan tepat sasaran. Komitmen kuat tersebut ditegaskan dalam forum Interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 bersama Tim Penilai Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Setyowati, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (14/7/2026).
Agenda krusial ini dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, serta dihadiri jajaran BPS Kabupaten Bojonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora).
Interview EPSS ini merupakan bagian dari evaluasi nasional untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah, sekaligus mempercepat implementasi program Satu Data Indonesia (SDI).
Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Setiap program yang digulirkan pemerintah daerah harus berbasis data yang akurat, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
”Kami mengapresiasi pelaksanaan EPSS ini. Agenda ini bukan sekadar formalitas pemenuhan indikator penilaian, melainkan instrumen penting untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan tata kelola statistik sektoral yang tengah kita bangun bersama,” ujar Setyo Wahono.
Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku produsen data untuk terus meningkatkan standar metadata, menjaga kualitas data, serta memperkuat interoperabilitas sistem informasi. Dengan demikian, program pembangunan dapat berjalan lebih efisien, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Senada, Wakil Bupati Nurul Azizah memaparkan bahwa komitmen regulasi Pemkab Bojonegoro dalam penyelenggaraan statistik sektoral sangat kuat. Hal ini telah dipayungi oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro serta Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal EPSS.
”Selain dukungan regulasi yang kokoh, pemerintah daerah juga mengalokasikan dukungan anggaran khusus sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan kualitas data statistik sektoral di Bojonegoro,” tegas Nurul Azizah.
Di sisi lain, perwakilan Tim Penilai BPS, Ganes Diatama Musyafi, memberikan apresiasi tinggi atas keterbukaan, kooperatifnya jajaran OPD, serta komitmen penuh yang ditunjukkan oleh jajaran pimpinan daerah Pemkab Bojonegoro selama proses evaluasi.
”Kami sangat mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bojonegoro. Semoga sinergi dan diskusi hari ini semakin memperkuat tata kelola statistik sektoral di daerah, sehingga data yang diproduksi semakin mutakhir, akurat, dan menjadi instrumen andalan dalam pengambilan kebijakan pembangunan,” pungkas Ganes.(sy/*)
