BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memacu percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam rapat koordinasi di ruang Co-creating Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/2/2026), PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) resmi menyatakan komitmen dukungannya terhadap program prioritas daerah.
Rapat sinkronisasi ini dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro bersama Kepala Bappeda, serta dihadiri jajaran SKK Migas, EMCL, Pertamina EP Cepu, Pertamina Sukowati, lembaga perbankan, dan OPD terkait.
Direktur Utama PT ADS, Mohammad Kundori, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah konkret untuk menyelaraskan program CSR perusahaan dengan visi Pemkab Bojonegoro.
Salah satu program unggulan yang diluncurkan adalah dukungan bagi Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).
”Kami telah merencanakan sinergi program prioritas dengan menyalurkan bantuan program GAYATRI kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Bojonegoro,” ujar Mohammad Kundori.
Program GAYATRI diharapkan menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah agar mampu mandiri secara finansial melalui sektor peternakan.
Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi, PT ADS juga membidik kelestarian alam melalui program pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem, PT ADS juga merencanakan program konservasi sungai.
Langkah ini dilakukan melalui penanaman pohon keras dan produktif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Bappeda Bojonegoro menekankan bahwa sinkronisasi ini sangat krusial. Pemerintah daerah menargetkan empat pilar utama dalam kerja sama ini, yaitu pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan, peningkatan IPM, serta rehabilitasi lantai rumah sehat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro mengingatkan bahwa beban pembangunan tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah.
Diperlukan percepatan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai target kesejahteraan masyarakat secara merata.
”Dukungan dari berbagai pihak, terutama perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Masyarakat (PPM) di sektor migas, menjadi kunci keberhasilan target kita,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bagi masyarakat Bojonegoro bahwa integrasi antara kebijakan pemerintah dan sumber daya perusahaan mulai bergerak satu arah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tahun 2026.(red/*)
